MOROWALI, Kabar Selebes – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, melalukan Rapat Kerja (Raker) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Indonesia, pada Senin (24/1/2022).
Raker digelar dalam rangka mengevaluasi program strategis kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Raker tersebut digelar secara virtual di Ruang Media Center. Dihadiri Bupati Morowali Taslim, Asisten I Rizal Badudin, Inspektur Inspektorat Afridin, dan Kepala Bappeda Ramli Sanudin.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyebutkan, Raker terkait pencegahan korupsi ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders. Sebab hal tersebut tak hanya berdampak pada individu, tetapi juga sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah.
“Meskipun banyak Kepala Daerah melakukan kinerja yang sangat baik, namun maraknya masalah-masalah hukum yang terjadi khususnya korupsi akan berdampak pada kepercayaan publik,” jelas Tito.
“Olehnya saya mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin. Sehingga pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud,” katanya.
Dengan demikian, diharapkan akan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemasukan negara dapat meningkat. Sehingga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat didongkrak sebagai solusi menekan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ia melanjutkan, berdasarkan analisis Kemendagri, terdapat tiga faktor penyebab terjadinya korupsi, yakni sistem, integritas dan budaya. Olehnya, seluruh kepala daerah dihimbau untuk memutus berbagai faktor tersebut dalam memberantas Tipikor.
“Sistem dengan birokrasi yang berbelit akan terjadi negosiasi transaksional. Olehnya perbaikan sistem perlu dilakukan. Sistem politik pemerintahan yang transparan dan mengurangi kontak fisik. Lakukan digitalisasi diberbagai bidang untuk mendukung penerapan smartcity,” tandasnya.
Olehnya, ia mengharapkan seluruh kepala daerah berani yang dapat memutus budaya-budaya menyimpang yang dapat menunjang terjadinya korupsi.
“Semoga di awal tahun 2022 ini menjadi momentum yang bagus bagi kita untuk merubah budaya atau kultur yang merusak sistem,” pungkas Tito. (infokom/ahl)
Laporan: Ahyar Lani
