Tutup
PilihanSulawesi Tengah

Pemda Poso Kembali Raih Predikat WTP dari BPK

842
×

Pemda Poso Kembali Raih Predikat WTP dari BPK

Sebarkan artikel ini
foto: Sukimin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemda Poso

POSO, Kabar Selebes – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Poso, Provinsi Sulteng kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng.

Kesuksesan ini merupakan yang kedua kalinya secara berturut diraih Kabupaten Poso dibawah kepemimpinan Darmin-Samsuri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Poso tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Sulteng.

Advertising

Predikat opini WTP itu disampaikan secara langsung oleh kepala perwakilan BPK Sulteng Muhaimin melalui meting virtual diruang Pogombo kantor Bupati Poso yang dihadiri Bupati Poso, Darmin Sigilipu, Wabup Samsuri, Sekda Poso, Ketua DPRD Poso dan sejumlah pejabat Pemda Poso lainnya.Jumat (12/07/20).

Bupati Poso, Darmin Sigilipu mengatakan, pemerintah daerah sangat bersyukur bahwa ditengah pandemi covid-19 Pemda Poso masih mampu mempersembahkan yang terbaik bagi tanah Poso.

Pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kinerja seluruh OPD atas sinergitas yang terbangun selama ini serta adanya dukungan dari legislatif Kabupaten Poso sebagai mitra kerja pemerintah daerah, dan dukungan seluruh stakeholder masyarakat sintuwu maroso Poso.

Wakil Bupati Poso Samsuri dalam kesempatan itu mengatakan, sistim pengwasan harus dibudayakan secara berjenjang dari pejabat kepala seksi hingga pejabat tingkat atas.

“Sistim kepatuhan dan pengawasan secara berjenjang sangat diperlukan untuk dibudayakan,” ucapnya.

Dari catatan yang ada, jika Kabupaten Poso telah mengantongi opini WTP sejak tahun 2018-2019.

Selain Kabupaten Poso, di wilayah Sulteng kota Palu dan Kabupaten Banggai Laut juga mendapat predikat opini WTP atas LKPDnya tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Sukimin Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemda Poso menyampaikan, Kabupaten Poso kembali meraih opini WTP karena dianggap mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai kriteria penilaian BPK.

Menurut Sukimin, adanya keterlibatan pimpinan daerah baik bupati, wabup dan Sekda dalam dua tahun ini sangat baik ikut terlibat pengawasan terkait LKPD, ia berharap tahun depan temuan LKPD Poso tidak ada catatan atau zero semuanya.

Laporan : Ryan Darmawan

Silakan komentar Anda Disini….