PALU, Kabar Selebes – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palu terkait pengelolaan keuangan daerah dalam APBD.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan penggunaan keuangan daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mekanisme pelaporan serta pertanggungjawabannya sudah tepat, andal dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Endah Martiningrum, mengatakan bahwa koordinasi ini dilakukan juga untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah mengikuti mekanisme serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.
“Walaupun mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara baik APBN, APBD Propinsi dan APBD kabupaten/kota dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tetapi Pemerintah Pusat tetap melakukan konsolidasi atas masing-masing laporan keuangan tersebut melalui penyusunan LKPK (Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian) dan LSKP (Laporan Statistik Keuangan Pemerintah). LKPK dan LSKP memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan di bidang fiskal karena data yang disajikan dalam LKPK dan LSKP memberikan informasi mengenai kegiatan Pemerintah dan kebutuhan dananya serta pengaruh transaksi pemerintah tersebut terhadap pendapatan nasional, keadaan moneter dan neraca pembayaran. Kita harapkan ke depannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat menyajikan Laporan Keuangan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari neraca dan elemen laporan keuangan lainnya dalam SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia),” kata Endah usai bersilaturahmi dengan Walikota Palu Hidayat.
Dalam pertemuan tersebut, Endah Martiningrum juga meminta kepada Pemkot Palu untuk dapat menyiapkan data base calon debitur potensial yang memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Hingga bulan Juni 2019, dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah tersalurkan di Provinsi Sulawesi Tengah baru sebesar 64 M untuk 1.343 pedagang,” kata Eko Kusdaryanto, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah yang mendampingi Endah Martiningrum dalam kunjungannya.
Kredit itu disalurkan oleh perbankan dengan bunga 7 persen per tahun. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diminta untuk menyiapkan data-data calon debitur KUR yang potensial terutama pedagang yang masih sulit mengakses perbankan, “termasuk juga untuk mereka yang belum bankable,” kata Endah. (patar)
