PALU, Kabar Selebes – Polemik terkait kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah bertajuk “Sulteng Nambaso” yang digelar sejak 19 April hingga 12 Mei 2025 akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak panitia pelaksana dan langsung dari Gubernur Anwar Hafid.
Isu yang beredar menyebutkan adanya surat rekomendasi dari Gubernur untuk penggalangan dana melalui event organizer (EO) demi mendukung rangkaian kegiatan tersebut. Namun, Ketua Panitia HUT ke-61 Sulteng, Dr. Faidul Keteng, membantah keras hal tersebut.
“Pak Gubernur hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia. Tidak ada surat sakti, apalagi yang ditujukan kepada EO. Yang terlibat hanya kelompok anak muda yang dengan sukarela membantu pelaksanaan kegiatan tanpa menerima bayaran,” tegas Faidul kepada Tim Media Partner Gubernur Sulteng saat ditemui di Kantor Pogombo, Jumat (16/5/2025).
Faidul yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng itu menjelaskan, tidak pernah ada EO yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dana kegiatan dicari oleh panitia dengan bantuan relawan secara mandiri dan transparan.
“Relawan itu kerja dengan suka rela. Tidak dibayar. Tidak ada honor-honoran,” ujarnya menegaskan.
Gubernur Anwar Hafid pun turut angkat bicara dan memberikan klarifikasi langsung. Mantan Bupati Morowali dua periode ini memastikan dirinya tidak pernah menandatangani surat rekomendasi apapun untuk penggalangan dana dalam rangka HUT provinsi.
“Seingat saya, tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi kepada siapapun untuk cari dana,” ujar Anwar Hafid.
Lebih lanjut, Gubernur yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Camat, Asisten Pemerintahan, hingga anggota DPR RI ini menyebut kritik adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat, namun harus disertai data dan fakta.
“Kritik itu seperti pil vitamin untuk saya, menambah stamina. Tapi harus berdasarkan fakta, bukan asumsi atau rekayasa,” tandasnya.
Dengan klarifikasi ini, Anwar Hafid berharap masyarakat Sulawesi Tengah tidak termakan isu hoaks yang bisa merusak semangat kebersamaan dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.***
