POSO, Kabar Selebes – Di tengah upaya pemulihan keamanan pascakonflik di Kabupaten Poso, keberadaan lembaga sosial seperti Dompet Peduli Amanatul Ummah (DPAU) menjadi sorotan penting. Lembaga ini menyatakan dukungan penuh terhadap Satgas Operasi Madago Raya 2025 dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal yang masih mengintai sebagian masyarakat di wilayah tersebut.
DPAU, yang merupakan unit operasional dari Yayasan Wakaf Amanatul Ummah (YWAU), telah berkiprah sejak tahun 2018 dengan dasar legalitas dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU – 1420.AH.01.02.Tahun 2008. Fokus utama mereka adalah kegiatan sosial dan kemanusiaan, mulai dari santunan fakir miskin, anak yatim, hingga bantuan pendidikan dan dakwah.
Namun, peran DPAU tidak sekadar filantropi. Dalam pertemuan baru-baru ini dengan tim Satgas Madago Raya, lembaga ini menyatakan kesediaan untuk menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ketua DPAU Poso, Basri Rahim, secara terbuka mengapresiasi kunjungan Satgas dan menyampaikan komitmennya untuk melawan paham-paham menyimpang yang menyasar umat Muslim di wilayahnya.
“Kami siap membantu kepolisian dan Satgas Madago Raya dalam mencegah penyebaran radikalisme. Poso harus tetap aman dan tidak lagi menjadi ladang subur bagi terorisme,” tegas Basri Rahim.
Jejak operasional DPAU tidak hanya berada di Kabupaten Poso, melainkan telah berkembang hingga ke wilayah Tojo Una-una, Parigi Moutong, Morowali Utara, dan Kota Palu. Mereka menggalang dana melalui kotak-kotak amal yang disebar di warung makan dan kios-kios, serta dari para donatur tetap.
Dalam praktiknya, DPAU menjadi ujung tombak implementasi program-program YWAU, termasuk peningkatan mutu pendidikan Islam yang kini mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Namun yang menarik, lembaga ini dahulu bernama LAZIS Amanatul Ummah sebelum direstrukturisasi menjadi DPAU.
Transformasi tersebut menunjukkan upaya untuk memperkuat tata kelola dan kepercayaan publik di tengah maraknya isu penyelewengan dana umat oleh sejumlah lembaga serupa. Dalam konteks inilah, keterlibatan aktif DPAU dalam agenda-agenda pencegahan radikalisme menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi namun juga diawasi secara akuntabel.
DPAU menggarisbawahi pentingnya sinergi dengan pihak kepolisian sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap keamanan dan ketertiban, utamanya menjelang berakhirnya fase Operasi Madago Raya yang menjadi program jangka panjang negara dalam membasmi sisa-sisa kelompok teroris MIT di Poso.
“Pencegahan itu butuh kerja sama semua pihak. Kami, sebagai lembaga sosial yang berada di tengah masyarakat, merasa bertanggung jawab menjaga generasi muda agar tidak disusupi paham sesat,” ujar Basri lagi.
Sikap terbuka DPAU ini menandai babak baru peran lembaga masyarakat sipil dalam agenda deradikalisasi di daerah rawan konflik. Namun demikian, transparansi dan pengawasan tetap dibutuhkan agar dukungan yang mereka sampaikan tidak menjadi topeng semata.**
