PALU, Kabar Selebes – Calon Wakil Wali Kota Palu nomor urut 1, Andi Nur B. Lamakarate, atau yang akrab disapa Anca, menepis tuduhan bahwa kebijakan penghapusan pajak makan minum sebesar 10 persen dan retribusi sampah merupakan langkah yang akan merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut didasari kajian mendalam untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa membebani rakyat.
“Kami tidak hanya bergantung pada pajak. Palu memiliki kekayaan alam yang besar, dan itu yang akan kami manfaatkan secara optimal,” kata Anca, Selasa (1/10/2024). Bersama pasangannya, Hidayat, pasangan yang dikenal dengan akronim HANDAL ini mencanangkan visi ‘Palu Kota Destinasi dan Industri’ yang mengedepankan sektor industri sebagai salah satu pilar ekonomi kota.
Dalam menjelaskan konsep kota industri, Anca mengungkapkan bahwa potensi pertambangan di Kota Palu, khususnya tambang emas di Poboya, dapat menjadi salah satu sumber pemasukan daerah yang signifikan. Ia menyoroti PT Citra Palu Minerals (CPM) yang mengelola tambang emas dengan kapasitas pengolahan hingga 4.500 ton bijih per hari, namun sisa olahannya masih mengandung emas yang dapat diolah lebih lanjut.
“Saya dan tim memiliki teknologi untuk mengolah sisa tambang ini. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja,” ujar Anca.
Selain emas, Anca juga melihat peluang besar dari sektor pertambangan batuan di Kelurahan Buluri dan Watusampu. Pengalamannya di sektor tambang batuan sebelum terjun ke politik memberinya wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi pengusaha tambang lokal, termasuk kesulitan dalam mendapatkan kapal tongkang untuk pengiriman hasil tambang ke luar daerah.
Anca mengusulkan solusi yang dianggapnya bisa mengatasi permasalahan tersebut sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika terpilih, ia berencana membuat kebijakan yang mewajibkan hasil tambang galian C diangkut menggunakan kapal tongkang milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Menurutnya, skema ini akan membuka potensi pendapatan sekitar Rp19 miliar dari royalti kapal tongkang.
“Kita bisa menarik kapal dari Batam, membangun galangan kapal di sini, dan mengatur penggunaan kapal melalui peraturan wali kota. Ini akan menguntungkan semua pihak, baik daerah maupun pelaku usaha,” jelas Anca.
Ia menegaskan, kebijakan penghapusan pajak bukanlah pembodohan masyarakat, melainkan hasil dari kajian yang matang untuk memanfaatkan kekayaan alam Palu secara maksimal tanpa harus mengandalkan pajak rakyat.
“Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mendapatkan sumber pendapatan alternatif. Kami tidak sedang membodohi masyarakat, melainkan menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutup Anca.**
