AMPANA, Kabar Selebes – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Tojo Unauna mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tojo Unauna. Mereka memprotes dugaan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Aksi ini dipicu oleh pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tojo Unauna yang diduga diwarnai penghianatan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Para demonstran menilai ada upaya menghalangi dan menghambat hak konstitusi warga untuk memilih.
Dalam selebaran yang dibagikan, Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi menuduh penyelenggara Pemilu Kabupaten Tojo Unauna melakukan pelanggaran serius. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak menerima surat panggilan Form C.6. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, yang dinilai sebagai bentuk upaya menghilangkan hak konstitusi pemilih. Selain itu, sejumlah pelanggaran dilaporkan terjadi di berbagai desa dan kecamatan.
Beberapa dugaan pelanggaran lainnya meliputi:
- Surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan.
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon tertentu.
- Warga yang tidak diizinkan memilih karena tidak membawa KTP, meskipun terdaftar dalam DPT dan membawa surat panggilan.
- Puluhan ribu warga tidak menerima undangan memilih meskipun tercatat dalam DPT.
Dalam orasinya, Rusli Patundu, salah satu tokoh demonstran, menegaskan bahwa aksi mereka bukan soal menang atau kalah dalam Pilkada, melainkan tentang kegagalan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17. “Kami menuntut agar penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas kelalaian yang mencederai proses demokrasi di Tojo Unauna,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Ewin, mengecam Ketua Bawaslu Tojo Unauna yang tidak mau menemui demonstran. Ewin juga menyayangkan sikap Bawaslu yang dianggap tidak menindaklanjuti laporan-laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan. “Ini sudah sekian kali kami melapor, tapi tidak ada tindakan nyata dari Bawaslu,” ujarnya.
Kekecewaan massa memuncak dengan membakar ban di depan Kantor Bawaslu. Kepolisian yang berjaga sempat mengamankan beberapa kendaraan di area parkir untuk mencegah api merembet.
Salah satu anggota Bawaslu yang berada di lokasi menjelaskan bahwa Ketua Bawaslu sedang tidak berada di tempat. Terkait berbagai laporan dugaan pelanggaran, pihak Bawaslu mengklaim semua laporan telah diproses, namun belum memenuhi unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.
Setelah aksi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, para demonstran meninggalkan Kantor Bawaslu dan bergerak menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka berjanji akan kembali mendatangi Kantor Bawaslu pada Senin mendatang hingga dapat bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu untuk menuntut kejelasan atas laporan mereka.(SHL)
