PALU, Kabar Selebes – Calon Wali Kota Palu, Dr. Hidayat M.Si, bersama calon wakilnya, H. Andi Nur B. Lamakarate, menawarkan solusi berbeda terkait permasalahan keterlambatan gaji anggota Padat Karya dalam acara silaturahmi dan deklarasi di Kelurahan Ujuna, Palu Barat, Jumat malam, 13 September 2024.
Selain menyoroti masalah pengelolaan anggaran yang tidak efisien, mereka menekankan pentingnya perubahan kebijakan yang lebih berfokus pada kesejahteraan pekerja di sektor ini.
Anggota Padat Karya setempat, Asmi Nurdin, mengutarakan keluhannya mengenai gaji yang sering terlambat diterima. Kondisi ini, menurutnya, semakin memperparah kesulitan ekonomi yang dialami para pekerja, terutama ketika mereka masih harus mengurus keluarga di rumah.
“Kami berharap gaji kami bisa datang tepat waktu, karena sangat bergantung pada itu untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Asmi.
Dr. Hidayat, menanggapi keluhan ini dengan menekankan bahwa keterlambatan gaji disebabkan oleh minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan anggaran yang tidak efektif. Ia mengkritik alokasi anggaran besar-besaran untuk proyek yang dinilai tidak mendesak, seperti pembangunan Lapangan Vatulemo.
“Anggaran sebesar Rp25 miliar untuk Lapangan Vatulemo, bahkan mungkin akan ditambah Rp12 miliar lagi, sangat tidak tepat. Seharusnya dana sebesar itu bisa digunakan untuk hal yang lebih prioritas, seperti membayar gaji para anggota Padat Karya tepat waktu,” tegas Hidayat.
Pasangan HANDAL mengusulkan pendekatan baru dalam manajemen Padat Karya, dengan fokus pada efisiensi waktu kerja dan tugas yang lebih terstruktur. “Kami tidak akan menurunkan gaji, tetapi kami akan mengurangi beban kerja. Padat Karya nantinya tidak perlu lagi turun membersihkan selokan, melainkan akan fokus pada pembersihan rumah ibadah dan pekuburan umum,” tambahnya.
Selain itu, Hidayat juga menyoroti penghapusan beberapa anggota Padat Karya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya karena gaji mereka mengalami sedikit kenaikan, meskipun belum mencapai UMR Kota Palu. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikaji ulang agar para anggota Padat Karya tetap mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Dengan menekankan perbaikan manajemen anggaran dan kesejahteraan sosial, pasangan HANDAL berharap dapat mengembalikan fokus pembangunan Kota Palu pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
