MORUT, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali Utara menyatakan kesiapannya dalam menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Sebanyak 136 TPS di wilayah itu dinyatakan siap untuk melakukan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.
Kesiapan itu ditunjukkan dengan menggelar bimbingan tehnis (Bimtek) tentang pemuktahiran data Pilkada serentak 2020 di gedung serbaguna Tepo Asa Aroa, Kolonodale, Senin (6/7/2020).
Kegiatan yang dibuka Ketua KPU Morut Yusri Ibrahim ini dihadiri 50 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 10 kecamatan di daerah itu.
Yusri, dalam sambutannya mengemukakan inti dari kegiatan ini guna menguatkan tugas dan fungsi PPK terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar tidak bermasalah di kemudian hari.
Ia menyebutkan, jumlah DPT yang benar menjadi acuan pembagian Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika mengacu pada Pilres dan Pileg 2019, jumlah DPT Morut mencapai 81.522 jiwa.
Dari DPT itu, KPU mengilustrasikan kesiapan 136 TPS, dengan asumsi 500 pemilih setiap tempatnya. Sementara KPU telah menetapkan 270 TPS untuk tiga kelurahan dan 122 desa di wilayah Morut.
“Biasanya ada pemilih dari luar daerah. Penyiapan 270 TPS ini guna mengantisipasi lonjakan itu. Jadi seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya,” ujar Yusri.
Terkait penyerahan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke KPU Morut, Yusri menyebut data itu juga disampaikan ke PPK dan PPS untuk selanjutnya diturunkan lagi ke Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).
“PPDP selanjutnya memastikan apakah data pemilih itu sudah benar atau tidak,” katanya.
Pada tahapan itu, Yusri menjamin seluruh petugas wajib mematuhi standar kesehatan sesuai protokol pencegahan Covid-19. Ketentuan ini tentunya didukung kesiapan KPU dalam menyiapkan alat pelidung diri (APD).
Ia mengatakan, KPU Morut memiliki anggaran pengadaan APD sebesar Rp3,5 miliar. Dana itu bersumber dari hibah daerah sebanyak Rp1,5 miliar dan selebihnya hibah pemerintah pusat.
“Untuk memenuhi standar kesehatan, kita sudah menyiapkan anggaraan Rp3,5 miliar untuk pengadaan APD,” tandasnya.
Yusri berharap, pada tahapan pemuktahiran data yang dimulai 15 Juli 2010 masyarakat dapat membantu petugas lapangan dengan memberikan keterangan yang lengkap. (*/ihn)
Laporan : TIM
