PALU, Kabar Selebes – Prediksi Bappenas bahwa ekonomi Sulawesi Tengah akhir tahun lalu turun 1,75 % dari baseline 6,24 % akibat bencana gempa 28 September 2018 justru terbantahkan dengan fakta pertumbuhan ekonomi mencapai 6,30 % atau selisih 1,13 % dari ekonomi nasional yang berada di angka 5,17 %.
Pencapaian tersebut kata Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si tidak lepas dari aktivitas investasi yang sangat menggeliat di Sulteng pascabencana.
“Daerah ini jadi salah satu primadona, tujuan investasi yang menarik bagi para investor dalam maupun luar negeri,” ungkap gubernur pada pembukaan Forum Investasi Daerah Tahun 2019, Selasa(9/4), di Hotel Swissbell.
Forum lanjut gubernur diharap jadi sarana tukar pikiran antara investor dengan pemerintah maupun sebaliknya terkait permasalahan yang dihadapi.
“Kami inventarisir, kalau tidak ada tanggung jawab di Kami nanti dimediasi ke kementerian terkait,” ujarnya menyoal permasalahan yang ada.
Untuk tahun 2019, Sulteng ditarget mesti merealisasi 20,08 Triliun Rupiah atau setara 37,87 % dari stock net investasi sejumlah Rp 53.020.770.200.000.
Agar terwujud, Gubernur Longki meminta para investor menaati kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 7 Tahun 2018.
Dilain sisi, kepada perusahaan yang berinvestasi juga diingatkan gubernur supaya tidak menang sendiri.
Dalam artian, jangan menghindari tanggung jawab sosial baik dalam memelihara aset-aset pemerintah maupun partisipasi memberdayakan masyarakat.
Ia contohkan banyak sekali melihat jalan daerah yang jadi urat nadi ekonomi justru kondisinya memprihatinkan karena terlalu sering dilalui truk-truk yang hilir mudik membawa muatan perusahaan dalam volume sangat besar.
“Jangan hanya merusak tapi ngga mau kontribusi (ikut) memperbaikinya,” tegasnya.
“Kalau mau fair, (Ayo) Kita sama-sama tanggung jawab,” tambahnya mengetuk kesadaran investor.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan MoU antara PT Pindad dengan PT Bangun Palu Sulteng dan peluncuran Majalah Penanaman Modal.
Turut menghadiri forum, Direktur Wilayah 3 BKPM Aris Indanarto, Wahyu Iriani dari Dewan Nasional KEK, para pimpinan badan usaha dan pejabat teknis OPD. (humas/patar)
