PALU, Kabar Selebes – Angka 40 persen itu menyentak. Dari total Rp29,5 miliar dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Sulteng sepanjang tahun 2024, sebanyak Rp11,7 miliar justru dialokasikan untuk mendanai Persipal Palu, klub sepak bola yang dipimpin mantan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura.
Alokasi jumbo itu mencuat dalam laporan tata kelola perusahaan yang ditandatangani Komisaris Independen Novi Ventje Berti Kaligis dan Direktur Utama Hj. Ramiyatie. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa selama Januari hingga September 2024, Bank Sulteng mencairkan dana CSR kepada Persipal sebanyak sembilan kali. Dana terbesar, yakni Rp2,52 miliar, dicairkan pada 5 September 2024.
Yang mencengangkan, Rp9,17 miliar dari total dana itu bukan berasal dari dana internal Bank Sulteng, melainkan dari CSR Pemda Sulteng sebagai pemegang saham. Artinya, uang publik secara tidak langsung menjadi sumber utama pendanaan Persipal.
Sementara itu, kelompok masyarakat lain di Sulawesi Tengah hanya menerima bantuan dalam jumlah jauh lebih kecil. Misalnya, kelompok di Kota Tua Bonesompe, Poso, hanya mendapat Rp14,5 juta untuk mengganti payung. Sementara untuk pembangunan masjid di Leok, Buol, dana yang dialokasikan hanya sekitar Rp150 Juta—jauh di bawah yang diterima Persipal.
Dipertanyakan Publik
Masyarakat pun mempertanyakan, mengapa klub sepak bola semi-profesional seperti Persipal—yang bahkan gagal promosi ke Liga 1—mendapat aliran dana CSR terbesar? Apakah ini murni bentuk dukungan olahraga, atau ada kepentingan politis di baliknya?
Sebagai informasi, Rusdy Mastura masih memiliki pengaruh besar di ranah politik lokal, meski tak lagi menjabat gubernur. Dugaan bahwa dana CSR ini adalah bagian dari strategi politik pun tak bisa diabaikan.
Padahal, menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, program CSR harus bersifat berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Namun, hingga kini belum ada laporan transparan terkait dampak sosial dari alokasi dana ke Persipal.
Jika tujuannya untuk mendukung olahraga daerah, masyarakat mempertanyakan mengapa dana tersebut tidak digunakan untuk membangun akademi sepak bola gratis bagi anak miskin, atau membiayai kompetisi sepak bola tingkat kampung.
Minim Transparansi
Laporan CSR Bank Sulteng memang mencantumkan angka alokasi, tetapi tak menjelaskan mekanisme penyaluran dana, syarat pencairan, ataupun indikator keberhasilan. Tak dijelaskan pula mengapa pencairan dilakukan sembilan kali, atau bagaimana evaluasi kinerja klub terhadap dana yang diterima.
Lebih jauh, penggunaan dana CSR dari Pemda Sulteng dinilai rentan terhadap konflik kepentingan, apalagi jika tanpa pengawasan ketat atau audit independen. Dana CSR seharusnya menjadi alat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sarana pencitraan elite politik.
Bayangkan, dengan dana Rp11,7 miliar, berapa sekolah darurat yang bisa dibangun? Berapa anak stunting yang bisa diberi asupan gizi? Berapa kilometer jalan rusak yang bisa diperbaiki? Tapi nyatanya, dana sebesar itu justru digunakan untuk membiayai klub sepak bola yang prestasinya belum sepadan dengan dana yang diterima.(ikm/*)
Tulisan : Iksan Madjido
