PALU, Kabar Selebes – Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai Dalaka dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wahyu Teguh dari Burung Indonesia dalam lokakarya yang digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Senin (28/4/2025).
“Kawasan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2019. Luasnya mencapai 856.649,13 hektare dan mencakup wilayah Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, kawasan tersebut melindungi berbagai ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Selain itu, menjadi habitat bagi berbagai spesies biota laut yang dilindungi serta memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Selain fungsi ekologisnya, KKP Banggai Dalaka juga memberikan nilai sosial-ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya di Banggai Kepulauan,” tambahnya.
Wahyu menegaskan, sumber daya perikanan di kawasan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat pesisir, baik sebagai sumber penghidupan utama maupun penopang budaya lokal yang erat kaitannya dengan laut.
Namun demikian, tantangan pengelolaan kawasan konservasi semakin berat akibat tekanan aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, degradasi habitat, serta ancaman perubahan iklim.
Untuk itu, menurut Wahyu, pemantauan Layanan Alam (PLA) tingkat desa menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
“Pemantauan partisipatif memungkinkan pengelola kawasan mengidentifikasi perubahan ekosistem, mengevaluasi keberhasilan program konservasi, serta merespons ancaman secara adaptif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis data dari hasil pemantauan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kawasan dan memperkuat pengambilan keputusan.
Di KKP3K Banggai Dalaka, kegiatan pemantauan menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan konservasi, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Melalui lokakarya ini, kita ingin meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pemantauan kawasan secara efektif. Selain itu, menyamakan persepsi tentang pentingnya pemantauan dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kolaboratif di KKP3K Banggai Dalaka,” ujar Wahyu.
Lokakarya tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kolaboratif, mengidentifikasi mekanisme pembiayaan berkelanjutan, serta tantangan dan peluang dari pendekatan PLA.
Selain itu, kegiatan ini mendiseminasikan hasil pemantauan pesisir untuk mendukung pengelolaan KKP3K Banggai Dalaka dan mengintegrasikan kegiatan PLA ke dalam sistem pemantauan resmi kawasan.
“Lokakarya ini merupakan langkah awal untuk menyusun mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan kawasan KKP3K Banggai Dalaka. Pengelolaan yang efektif membutuhkan kapasitas kelembagaan, kesamaan persepsi, kemauan multipihak, pembiayaan berkelanjutan, serta dukungan data ekosistem yang memadai,” tutup Wahyu.
