MOUTONG, Kabar Selebes – Masyarakat Kabupaten Moutong SulawesiTengah, khususnya yang mendiami wilayah Eks Moutong, heboh.
Pasalnya, empat kecamatan paling utara itu, jadi kandidat kuat berpisah dengan Kabupaten Parigi Moutong, guna membentuk kabupaten baru, Kabupaten Moutong.
Sayangnya, impian tersebut sirna, saat muncul lampiran kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementeriaan Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Otda Kemendagri, red) tertanggal 24 April 2025, yang ditandatangani oleh Dirjen Otda Prof Dr Akmal Malik bersama ketua rapat Zulfikar Arse Sadikin.
Ketua Komite Independen Pemekaran (KIP) Kabupaten Moutong, Abdul Farid Rauf, S.Pd, mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinan atas hasil RDP tersebut.
“Dalam dua hari ini, di facebook muncul hasil rapat Komisi 2 DPR dengan Dirjen Otda, jika hanya 32 daerah yang akan dimekarkan, calon Kabupaten Moutong tidak ada. “Meski kami masih ragu dengan keabsahan daftar 32 daerah ini,” terangnya
Meski demikian, jika surat tersebut memiliki kebenaran, dirinya sangat menyayangkan atas ketiadaan eks Moutong sebagai salah satu daftar calon Kabupaten Moutong.
“Jika benar Moutong tidak ada, apa kerjanya panitia ini,” tanyanya saat ditemui awak media KabarSelebes.co.id, Minggu, 27 April 2025 pukul tiga sore.
Farid,—sapaan akrabnya— menguraikan, dalam beberapa tahun belakang ini, DOB Kab Moutong bukan lagi menjadi issu central. Melainkan mendekati kenyataan. “Para wakil kita di legislatif, baik ditingkat kabupaten ata provinsi, bahkan di DPRI ketika datang ke wilayah Eks Moutong selalu bilang, tinggal selangkah lagi Kabupaten Moutong akan terwujud,” kisahnya.
Namun, semangat Farid bersama kawan-kawannya di KIP, sirna. “Kami dari KIP mendukung penuh pemekaran Kabupaten Moutong. Saat mendengar info yang beredar, kami sangat kecewa dengan hasil RDP tersebut,” lesu lelaki berprofesi petani ini.
Farid mempertanyakan apakah ada pihak yang bermain dalam proses ini sehingga nama Calon DOB Kabupaten Moutong tidak termasuk dalam daftar 32 calon DOB yang layak. “Saya mengutuk jika ada oknum-oknum yang hanya memanfaatkan isu pemekaran selama ini sebagai kepentingan pribadi untuk mendapatkan suara rakyat saat pemilihan legislatif lalu,” katanya.
Sebagai pemegang komando di komite independen, Farid berharap agar panitia pemekaran dapat serius dan terbuka dalam mengawal pemekaran Kabupaten Moutong. “Jika selama ini alasan belum layak karena terkendala administrasi dan dasar hukum, kenapa panitia tidak terbuka dan serius melakukan perbaikan dokumen?” tanyanya.
Pemuda murah senyum itu juga menambahkan bahwa jika tim pemekaran tidak mampu memperjuangkan pemekaran, lebih baik mundur saja. KIP Kabupaten Moutong akan terus mengawal proses pemekaran Kabupaten Moutong agar cepat terwujud, mengingat jika kran moratorium dicabut oleh presiden.
Bahkan, Farid pun menegaskan, jika hal ini ditindaklanjuti, maka satu-satunya badan independen di wilayah eks Moutong akan beralih ke wilayah lain.
“Jika hal ini dibiarkan, maka KIP akan memperjuangkan eks Moutong untuk gabung dengan DOB Kabupaten Gorontalo Barat, ” tutup Farid. (hcb)
