PALU, Kabar Selebes — Penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam di Sulawesi Tengah bukanlah perkara mudah. Kompleksitas persoalan ini menyentuh banyak aspek mulai dari regulasi lintas sektor dan level pemerintahan, rekayasa sosial, benturan kepentingan ekonomi, hingga persoalan hak dan keadilan, serta mitigasi lingkungan hidup.
Namun demikian, menurut mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah, M. Ridha Saleh, persoalan tersebut bisa menjadi lebih mudah jika ditangani secara fokus, terencana, dan berpegang pada prinsip-prinsip kesetaraan, kesejahteraan bersama, keadilan bagi semua pihak, serta bebas dari konflik kepentingan.
“Penyelesaian konflik agraria bisa dilakukan lebih ringan bila kerja-kerja satgas dilakukan dengan target yang jelas dan berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Tanpa keberpihakan pada kepentingan tertentu,” tegas Ridha Saleh dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).
Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini masih banyak konflik agraria di Sulawesi Tengah yang bersifat laten dan berpotensi meledak sewaktu-waktu, serta konflik-konflik manifes yang kini sudah berada di depan mata.
“Apalagi konflik-konflik itu bersinggungan langsung dengan sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, kawasan industri, kawasan pangan, serta infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah karena dianggap menunjang kesejahteraan daerah,” ujarnya.
Ridha yang kini menjabat sebagai Tim Ahli Anggota Pelaksana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyarankan agar satuan tugas (satgas) yang menangani konflik agraria di daerah fokus pada aspek paling strategis, yakni penyelesaian, pemenuhan, dan penataan akses atas hak-hak properti masyarakat dan para korban konflik.
Namun, lanjut Ridha, penyelesaian itu harus dikaitkan atau selaras (inline) dengan misi peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta penciptaan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.
“Saya berharap satgas bekerja dengan fokus, tidak usah aneh-aneh atau terkesan tanpa arah. Tidak perlu juga memperdebatkan status kelembagaan satgas, yang perlu justru adalah penyederhanaan struktur internal dan mekanisme penanganan kasusnya,” tegasnya.
Ridha mengungkapkan, selama periode pemerintahan Gubernur Rusdy Mastura, sebanyak 71 kasus konflik agraria telah berhasil diselesaikan. Namun, ia juga menekankan bahwa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan.
“Sampai hari ini, masih ada 41 perkebunan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tiga konflik yang terjadi di kawasan industri, 14 kasus yang melibatkan sektor pertambangan nikel dan galian C, serta enam kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang sewaktu-waktu bisa meledak,” ungkapnya.
“Kalau realitasnya masih seperti itu, apakah kita masih mau main-main?” pungkas Ridha Saleh.**
