PALU, Kabar Selebes – Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pilkada Serentak 2024 oleh Lembaga Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Sulawesi Tengah, Sabtu malam (28/12).
Sejumlah narasumber yang diundang, KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng dan Komisi I DPRD Sulteng, tidak hadir. Ada yang memberikan konfirmasi, ada pula yang tidak menyampaikan konfirmasi.
Anggota Komisi II DPR RI H Longki Djanggola mengapresiasi kecekatan LS-ADI melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang lalu.
Menurut Longki Djanggola, justru evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 baru akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II, Januari 2025 mendatang.
“Saya apresiasi LS-ADI yang lebih cepat melalukan evaluasi. Nantinya ini akan saya bawa juga ke forum RDP sebagai aspirasi masyarakat,” kata Longki Djanggola.
Mantan Gubernur Sulawesi Tengah dua periode itu melanjutkan, kita berharap pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan seefisien mungkin, berbiaya murah dan efektif.
“Kenyataannya tidak demikian. Tetapi harus dilihat lagi, mahal dari sisi mananya,” kata Longki Djanggola.
Tambah Longki, mahal yang dimaksudkan itu apakah mahal dari sisi partai politik, biaya saksi, ataukah mahal dari hal lain.
Dalam diskusi, pertanyaan peserta cukup tajam mengarah kepada penyelenggara dan pengawas. Sayangnya, kedua lembaga itu tidak hadir dalam diskusi. (*)
