PALU, Kabar Selebes – Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah (Bawaslu Sulteng) menggelar rapat evaluasi pengawasan masa tenang pada Pemilu tahun 2024.
Rapat tersebut berlangsung pada Kamis, 18 Juli 2024, di Swiss-bel Hotel Palu.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Asisten I Pemprov Sulteng, Fachrudin Yambas, Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun, dan Koordinator Gakumdu Sulteng, AKBP Ngadimin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun, mengungkapkan adanya transformasi dalam pola dan tata cara money politic yang semakin canggih dan sulit terdeteksi.
“Dulu kita sudah khawatir dengan serangan fajar, tapi sekarang kita juga sudah khawatir dengan serangan panjar,” jelas Nasrun.
“Praktik money politic saat ini tidak lagi dilakukan secara cash. Kini, metode yang digunakan lebih terselubung, via transfer,” imbuhnya.
Transformasi ini menuntut pengawasan yang lebih intensif dan cermat, terutama selama masa tenang yang merupakan periode krusial sebelum hari pencoblosan.
Bawaslu Sulteng menghadapi kesulitan dalam penindakan karena regulasi yang ada belum mampu mengejar perubahan pola dan tata cara money politic tersebut.
Nasrun menyoroti bahwa regulasi saat ini menjadi tantangan utama dalam penindakan kasus money politik.
“Kami taat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, regulasinya juga harus mengayomi kami. Kami tidak bisa melakukan penindakan jika pelakunya tidak terdaftar di KPU sebagai peserta, pelaksana, atau tim kampanye. Ini adalah masalah besar karena kami dianggap berlebihan dan bisa diadukan ke DKPP jika bertindak tanpa dasar hukum yang kuat,” ujarnya.
Koordinator Gakumdu Sulteng, AKBP Ngadimin, menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi juga di dunia digital.
“Kami akan meningkatkan patroli di daerah-daerah rawan dan memantau aktivitas di media sosial serta platform digital lainnya,” kata AKBP Ngadimin.
Asisten I Pemprov Sulteng, Fachrudin Yambas, mengapresiasi upaya Bawaslu dan semua pihak terkait dalam menjaga integritas pemilu.
“Sinergi antara semua instansi sangat penting untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.(fma)
