Tutup
Nasional

Kabupaten Tojo Unauna Raih Penghargaan Insentif Fiskal 2023 dari Pemerintah Pusat

×

Kabupaten Tojo Unauna Raih Penghargaan Insentif Fiskal 2023 dari Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin memberikan penghargaan Insentif Fiskal 2023 yang diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tojo Unauna, Dr. Sovianur Kure di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (9/11/2023).(Foto: Ist)

JAKARTA, Kabar Selebes – Kabupaten Tojo Unauna, Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari 18 kabupaten dan 7 provinsi yang menerima penghargaan insentif fiskal dari Pemerintah Pusat atas komitmennya dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (9/11/2023).

Advertising

Pemberian insentif fiskal ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) agar terus meningkatkan program-program penghapusan kemiskinan.

Kabupaten Tojo Unauna di Sulawesi Tengah dipilih sebagai perwakilan daerah yang berkinerja baik dalam hal ini.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tojo Unauna, Dr. Sovianur Kure.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar insentif fiskal yang diterima oleh Pemda, termasuk Kabupaten Tojo Unauna, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melanjutkan transformasi program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Tetap jaga konsistensi dan tingkatkan kerjasama antarinstansi serta pemangku kepentingan. Kita memiliki satu tahun lagi menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” ujar Wapres.

Selain itu, Wapres meminta agar Pemda yang menerima penghargaan memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk lebih tepat sasaran dalam intervensi, terutama untuk kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, lansia, dan penyandang disabilitas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menyoroti upaya konvergensi program antar kementerian/lembaga dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Ia menekankan pentingnya pengawalan dan monitoring untuk memastikan konsistensi perencanaan program, penganggaran, intervensi, dan monitoringnya.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, melaporkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan.

Sebanyak 53 persen dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju 0 persen. Hasil BPS mencatat penurunan signifikan kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 menjadi 1,12 persen.

Pemda penerima insentif fiskal dinilai berdasarkan kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE, pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta alokasi dan realisasi APBD yang bersifat langsung maupun penunjang. Kabupaten Tojo Unauna menjadi salah satu daerah yang berhasil meraih penghargaan ini.

Berikut adalah daftar Pemda Penerima Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023:

Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Kab. Labuhan Batu Selatan

2. Kota Payakumbuh

3. Kab.Tanjung Jabung Timur

4. Kab. Musi Rawas Utara

5. Kab. Pesawaran

6. Kab. Belitung Timur

7. Kab. Bintan

8. Kab. Buleleng

9. Kab. Sumba Barat

10. Kota Yogyakarta

11. Kab. Hulu Sungai Tengah

12. Kab. Tana Tidung

13. Kab. Tojo Una-Una

14. Kota Gorontalo

15. Kab. Musi Banyu Asin

16. Kota Ambon

17. Kab. Bolaang Mongondow Selatan

18. Kab. Kotawaringin Timur

19. Kota Mataram

Pemerintah Provinsi

1. Provinsi Aceh

2. Provinsi DKI Jakarta

3. Provinsi Jawa Barat

4. Provinsi Jawa Tengah

5. Provinsi Jawa Timur

6. Provinsi Banten

7. Provinsi Kalimantan Barat

Hadir pada acara tersebut, selain Wakil Presiden, juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.

Pemberian insentif fiskal ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi Pemda untuk terus berupaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem.***

Silakan komentar Anda Disini….