PALU, Kabar Selebes – Sejumlah warga pengungsi yang masih tinggal di hunian sementera (huntara) Palu mulai mempertanyakan bantuan dari pemerintah seperti jaminan hidup, santunan duka, dan juga dana stimulan yang hingga saat ini masih tidak ada kepastian tentang pencairan dari pemerintah.
Bapak Yolanda salah satunya, lelaki paruh baya penghuni huntara di Jalan Asam ini mulai khawatir dengan nasib dan juga kepastian pencairan dana tersebut. Pasalnya ia dipercaya oleh warga yang bersama tinggal untuk mendata para calon peserta yang akan mendapatkan dana.
Ada beberapa hal yang dikeluhkannya seperti data yang ia telah berikan ke kelurahan setelah dicek ternyata ada beberapa kelengkapan yang kurang. “Ada yang pas dicek No KTP-nya ada tapi NIK-nya yang tidak ada,” ujar Yolanda pada Selasa (19/05/2020) .
Selain itu, ia tambah khawatir dengan kondisi kesehatannya pun bersama warga lainnya yang masih tinggal di huntara. Bukan tanpa alasan, masih membekas luka pasca gempa 28 September 2 tahun silam, mereka harus menghadapi bencana baru yaitu Corona Virus Diseases (Covid-19). “Setidaknya kami butuh juga perlindungan kesehatan di huntara,” kata Yolanda.
Hal senada juga diungkapkan Ibu Sri yang masih tinggal di Huntara Lapangan Koni. Ia bahkan bertanya apakah dana stimulan, jadup masih ada ataukah tidak. “Harusnya pemerintah terus terang, kalau sudah habis bilang saja sudah habis,” katanya.
Ia mengakui ketidakjelasan dari pemerintah dimana yang selalu memberi harapan kepada masyarakat penyintas, baik janji akan diberikan huntap, jadup, dana stimulant.
“Lantas bagaimana yang kartu keluarga, KTP-nya hilang? Bagaimana mau dapat bantuan kalau data tidak lengkap,” tanya Sri.
Ibu yang juga sudah 2 tahun tinggal di tenda pengungsian juga mengeluhkan hunian sementara yang nampak dari luar indah tapi di dalamnya sudah hancur tidak layak huni.
Tak hanya itu, di tengah pandemi corona ia juga mempertanyakan kehadiran pemerintah di tengah penyintas yang masih tinggal di tenda pengungsian. Menurut pengakuannya, hampir 2 bulan virus corona, tidak pernah yang namanya ada tim medis untuk datang peduli dengan kondisi di tenda darurat tempat ia tinggal.
“Kami ini manusia bukan kambing, tolong dong diperhatikan,” kesalnya.
Sebagai warga negara yang baik, Sri merasa layak untuk mendapat perhatian dari pemerintah tentang nasibnya yang hidup terkatung-katung pasca gempa bumi 2 tahun silam.
Berdasarkan keterangan dinas Sosial Kota Palu, selaku penjamin hak-hak sosial masyarakat di Ibu Kota Sulawesi Tengah, santunan tahap II kepada penyintas tetap akan dibayarkan. Tetapi tidak halnya dengan Jadup tahap II yang memang sudah tidak ada lagi.
“Santunan duka tahap II tetap dibayarakn, kami telah mengajukan jumlahnya 1.323, akan tetapi masih diblokir dari Kementrian Sosial,” ujar Diana Patalau, perwakilan Dinas Sosial Kota Palu.
Untuk jadup kata dia, sudah diajukan pada akhir Desember 2019 dengan jumlah 25.000 KK kepada kementerian sosial. Tetapi sampai saat ini Belum ditanggapi.
Selain itu untuk bantuan realokasi pemerintah untuk penanganan covid-19 kepada penyintas, ia mengatakan akan memberikan sembako kepada kurang lebih 10.000 penyintas yang masih tinggal di Tenda pengungsian. Akan tetapi kata dia, bantuan akan disalurkan jika PSBB telah diterapkan.
Sementara itu menurut Walikota Palu Hidayat saat dimintai keterangan mengenai dana Santunan duka menyatakan bukan keweangan pemerintah kota untuk mencairkan, tetapi ia akan tetap selalu mengusahakan kepada pihak Kemensos.
“Yakin saja, mudah-mudahan selesai corona dan sudah diperbolehkan ke Jakarta kami ke sana untuk mempertanyakannya,” kata Hidayat usai memberi secara simbolis huntap Kepada 20 KK di Kelurahan Tondo Senin (18/05/2020).
Menanggapi beberapa permasalahan yang dialami oleh penyintas, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah menyatakan siap mengakomodir problematika yang terjadi. Terkait dengan penyaluran dana santunan duka untuk penyintas Ombudsman juga akan memastikan apakah sudah tersalurkan kepada masyarakat.
“Apa yang menjadi kendala penyintas tolong dibuatkan pelaporan kepada ombudsman agar segera bisa ditindakn lanjuti,” ungkap Nasrun selaku asisten Ombudsman Sulteng pada Selasa malam (19/05/2020).
Nasrun juga menyayangkan selalu adanya permasalahan dibagian pendataan kepada penyintas yang diberikan bantuan. Dari 4 daerah kata yang terdampak gempa menurutnya, pasti selalu saja ada kesalahan pada saat pendataan.
“Kalau tidak dana yang kurang , pasti data yang bermasalah,” katanya.(abd/ap)
Laporan : Adi Pranata
