PALU, Kabar Selebes – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), melalui Komisi IV mulai mengevaluasi penanganan Covid-19 yang melibatkan pelbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Rabu (22/4/2020).
Rapat yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom itu, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimudin Pa’ada. Dimana evaluasi yang paling menonjol dalam pembahasan itu adalah menyangkut data penerima bantuan pemerintah, baik pusat maupun provinsi serta penanganan Covid-19 tingkat Provinsi.
Dalam kesempatan itu juga, Sekretaris Satgas Gugus Tugas Covid-19 Sulteng memaparkan beberapa keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng tentang pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19, SK Gubernur tentang masa keadaan tertentu atau keadaan darurat sampai dengan tanggal 29 mei 2020 dan mengikuti jadwal pusat. Melakukan refocusing anggaran untuk kepentingan pencegahan Covid-19, penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) di setiap Rumah sakit rujukan Kabupaten/Kota yang dilakukan Dinas Kesehatan Sulteng, rencana pembagian dana santunan sosial, Sosialisasi tentang pemberlakuan sosial distancing dan physical distancing, selain itu pihak Pemprov melalui Dinkes telah mengadakan peralatan laboratorium Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) gen N dan sekuensing atau pengurutan DNA.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr Reni Lamadjido yang turut hadir dalam rapat daring itu, menyampaikan sejumlah progres percepatan penanganan Covid-19, diantaranya terkait pergeseran anggaran serta pendistribusian APD melalui sistem aplikasi yang integrasi. Dimana APD yang dimiliki oleh Pemprov sendiri berjumlah sekitar 14.000, terdiri dari 11.000 bantuan dari Kementerian Kesehatan dan 3.000 pengadaan oleh Dinkes.
“Semua stok data APD masuk di link pusat sehingga Dinas Kesehatan tidak bisa memberikan jika masih ada stok barang yang ada di masing-masing dinas atau rumah sakit. Jadi, setiap rumah sakit wajib mengisi aplikasi setiap hari agar barang bisa diambil di Dinas Kesehatan gudang farmasi. Kemudian untuk rapid test yang tersedia dari Kementerian Kesehatan tersedia sebanyak 1.600,” ungkap Reni.
Pihak DPRD sendiri memberi apresiasi atas pemaparan dari pelbagai OPD terkait penanganan Covid-19. Upaya yang dilakukan itu, diharapkan dapat membantu percepatan penanganan penyebaran virus itu
“Kami juga sangat mengapresiasi kepala Dinas Perpustakaan dan arsip daerah terkait dengan perpustakaan elektronik yang direncanakan. Hal ini perlu mendapat dukungan agar menghilangkan rasa jenuh saat menghadapi masa-masa Covid-19 dan membantu para siswa dalam belajar di rumah,” ungkap Alimudin.(abd/sob)
Laporan : Mohammad Sobirin
