PALU, Kabar Selebes – Industri jasa keuangan di Sulawesi Tengah pada bulan mei 2023 mengalami pertumbuhan positif dengan fungsi intermediasi yang baik dan tingkat risiko yang terjaga.
Perbankan menunjukkan pertumbuhan aset dan kredit sebesar 5,30% dan 7,57% secara year-on-year (yoy), dengan kualitas non-performing loan (NPL) tetap terjaga di angka 1,89% dan Loan to Deposit Ratio (LDR) di angka 118,50%.
Meskipun terjadi penurunan dalam pertumbuhan dana pihak ketiga, secara yoy masih terdapat pertumbuhan sebesar 2,06%.
Sementara itu, sektor perbankan syariah mengalami penurunan yang signifikan dengan penurunan DPK dan aset sebesar 10,98% dan 1,56% secara yoy. Namun, pembiayaan syariah masih tumbuh sebesar 0,63%.
Menurut Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Triyono Raharjo, realisasi kredit kepada UMKM di Sulawesi Tengah tumbuh 12,33% yoy menjadi Rp14,39 triliun yang disalurkan kepada 245.269 debitur dengan NPL terjaga di angka 3,21%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro sebesar 46,12% yoy menjadi Rp7,73 triliun dengan NPL yang terjaga di angka 1,05%.
“Industri perusahaan pembiayaan di Sulawesi Tengah juga tumbuh positif, dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,83 triliun dan Non-Performing Financing (NPF) yang masih terjaga di angka 2,63%. Pembiayaan peer-to-peer lending juga mengalami peningkatan,” jelas Triyono Raharjo belum lama ini.
Sektor dana pensiun, pasar modal, dan edukasi serta perlindungan konsumen kata Triyono, juga menunjukkan perkembangan positif di Sulawesi Tengah. Total aset dana pensiun tumbuh 9,09% yoy, investor di pasar modal meningkat, dan terdapat berbagai kegiatan edukasi dan layanan konsumen yang dilakukan oleh Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan program-program di daerah, seperti Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan di Desa Wisata Luk Panenteng dan Business Matching Petani Gula Aren di Kabupaten Parigi Moutong.
OJK terus mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pinjaman online ilegal dan investasi yang tidak logis, serta menyediakan layanan konsumen dan aplikasi perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi dan melaporkan masalah terkait sektor jasa keuangan.**
