PALU, Kabar Selebes – Pemberlakukan rapid test berbayar ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Salah satunya datang dari Sulteng Bergerak.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Sulteng Bergerak, Freddyanto Onora mengatakan bahwa rapid test berbayar merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga miskin.
“Ini tidak boleh dibiarkan rapit test harus gratis kepada semua warga, termasuk SWAB test juga harus gratis,” kata Freddy Rabu (10/6/2020) di Kantor Sulteng Bergerak Kota Palu.
Menurutnya, sejak pemerintah Indonesia menetapkan COVID-19 menjadi bencana non-alam maka seluruh penanganan dampak yang ditimbulkan akibat Pandemi COVID-19 adalah tanggungjawab Negara.
“Anehnya, ada kasus rapid test berbayar, jadi menurut kami ini merupakan pengabaian Negara atas keselamatan rakyatnya. Rakyat dibiarkan menanggung beban yang seharusnya ditanggung oleh Negara,” tegas Freddy.
Dia menilai, kebijakan pemerintah sangat tidak berpihak pada rakyat miskin. Selain itu, Freddy juga menganggap bahwa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah seringkali saling bertolak belakang.
Menurut dia, salah satu yang kontroversi adalah kewajiban melakukan rapid test bagi warga yang hendak melakukan perjalanan ke daerah lain.
“Kebijakan ini baik, tetapi negara harus menyediakan semua kebutuhan warga bukan malah warga yang menanggung sendiri pembiayaannya,” kata Freddy.
Apalagi, lanjutnya negara juga tidak menanggung kebutuhan pokok warganya agar bisa bertahan selama masa pandemi ini.
“Memang ada bantuan Negara seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga miskin, tetapi itu kan sifatnya sekali pakai habis. Jadi, kebijakan ini juga setengah hati. Kalau Negara ini betul-betul hendak melindungi warganya, maka semua kebutuhan hidup warganya dijamin oleh Negara dimasa-masa sulit seperti ini,” tandas Freddy.
Bagi dia, kebijakan Negara saat ini benar-benar liberal. Dimana rakyat dibiarkan bertarung sendiri untuk selamat dari COVID-19. Termasuk kata Freddy, pelayanan kesehatan selama ini sangat bergantung pada pasar.
“Jadi, kalau ingin selamat dari COVID-19 ya harus punya uang. Tetapi begimana dengan orang-orang miskin, seperti warga kita yang masih tinggal di huntara?” tanya Freddy.
Untuk itu, kata dia Sulteng Bergerak mendesak pemerintah dan pemerintah daerah agar memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat terutama warga miskin. Selain itu, kata Freddy, negara juga harus menjamin kebutuhan pokok warga selama situasi belum pulih dari dampak COVID-19.
Dia juga mendesak agar pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapid test massal, termasuk SWAB test massal secara gratis bagi semua warga tidak hanya pelaku perjalanan.
“Sejak awal pandemi COVID-19 di Sulawesi Tengah kami telah mendesak rapid test massal secara gratis bagi seluruh warga Sulteng. Tidak hanya mereka yang melakukan perjalanan keluar kota. Ini, cara paling cepat mendeteksi orang yang terpapar COVID-19, dengan begitu Pemda Sulteng dapat mengantisipasi penyebarannya agar tidak meluas,” tandas Freddy.
Namun kata dia, belakangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu justru tidak ingin melakukan rapid test massal karena alasan warga yang tidak siap di rapid test. (*/ap)
Laporan : Adi Pranata
