PALU, Kabar Selebes – Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, menyebut Walikota, Hidayat terkesan seperti anak kecil saat menanggapi kritikan dirinya yang mempertanyakan keberadaannya selaku Kepala Daerah ditengah pandemi Covid-19.
“Saya baca di media, kemarin Walikota kesal terhadap saya karena saya tanyakan dimana keberada dia dan wakilnya. Loh, memangnya salah jika saya sebagai Anggota DPRD mempertanyakan posisi mereka ditengah wabah Covid-19 ini. Ayolah, Walikota jgn kayak anak kecil,” ungkapnya, Sabtu (28/03/2020).
Menurutnya, kritik yang disampaikan lebih pada fungsi sebagai legislatif karena menilai manajemen pemerintahan saat ini seperti ayam kehilangan induknya. Pasalnya, Kepala Dinas maupun Sekertaris Daerah tidak dapat mengambil keputusan untuk menentukan suatu kebijakan.
“Kenapa Daerah lain semua kepala daerahnya stand by ditengah wabah ini. Jadi harusnya, manajemen di Pemkot diperbaiki. Kalau Walikota yang keluar daerah, ya Wakilnya yang standby. Jangan dua-duanya pergi,” imbuhnya.
Mutmainah juga menyebut, apa yang disampaikan Walikota terkait progres penangan Covid-19 hinggan saat ini belum ada realisasinya. Sebab seluruh hasil rapat bersama yang digelar pada Sabtu (21/03/2020) dicatatnya, belum ada info real progressnya.
“Padahal dalam rapat tersebut, Ia sudah sangat optimis terhadap beberapa langkah kebijakan walikota untuk menangani penyebarana virus corona. Namun faktanya, sampai saat ini, belum ada dibahas bersama DPRD, eeh sekarang sudah sebut ada alokasi Rp5,9 M. Mekanisme yang dibangun seperti inikah? Berarti kehadiran DPRD tdk perlu dong,” cetusnya.
Dirinya juga meminta walikota untuk membaca baik-baik kritik yang disampaikan melalui media. Sebab apa yang disampaikan bersama ketua Fraksi Hanura itu, lebih mempertanyakan keberadaan Wakil Walikota.
“Pak walikota juga perlu cek baik-baik, bahwa pemberitaan di media saya dan pak Irsan itu lebih mengkritik keberadaan wakil walikota. Dan anjuran Presiden untuk tidak meninggalkan daerah selama wabah ini,” jelasnya.
Selain itu apa yang menjadi masukan DPRD, menurutnya adalah bentuk kepedulian dan perhatian kepada pemerintah kota. Hal itu tidak lain sebagai upaya bersama untuk menangani wabah virus ini.
“Saya malah apresiasi dengan Gubernur yang selalu berkoordinasi denga DPRD. Bahkan mereka menggelar rapat online untuk sigap dan mikirkan apa langkah-langkah selanjutnya. malahan wabah Covid-19 di Kota Palu seperti hanya diurus sama pak Gub.” Ungkap Politisi NasDem ini.
Sehingga ia berharap, walikota tidak menjadi sosok pemimpin yang anti kritik. Sebab, Mutmainah mengaku akan menjadi orang paling pertama yang akan mendukung penuh seluruh program Walikota untuk menangani pandemi virus itu.
“Ini adalah bagian dari bentuk rasa sayang kami dengan pak Walikota dan Wawalinya. Sehingga apresiasi masyarakat atas kinerja pemimpin kota ini akan terlihat. Banyak sekali masukan dari masyarakat kepada kami, dan ini bentuk tugas DPRD agar kerja bersama itu terlihat. Kalau pak Wali bekerja dengan baik untuk rakyat, saya adalah orang terdepan membantu pak Wali.”
Senada, Ketua Fraksi Hanura Irsan Satria, menilai walikota adalah orang yang justru menyangkut pautkan kritikan mereka dengan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, walikota dengan gamblang menyebut bakal calon walikota yang akan maju.
“Tugas kami kan pengawasan, memangnya tidak boleh kami mempetanyakan kebedaraan beliau. Terus ada hal apa sebut nama Pak Hadi dan Aristan, saya bicara dengan kapasitas Anggota DPRD bukan pengurus partai, lucukan kalau dibilang sentimen Pilkada.” tuturnya.
Irsan menyebut semua statment Walikota menyangkut penanganan Covid-19 terkesan ngelantur, khususnya menyangkut alokasi anggaran Rp5,9 Millyar yang sampai saat ini belum pernah dibahas bersama.
Bahkan ia menilai, alokasi anggaran yang dikucurkan terkesan kecil. Sebab, dalam menangani penyebaran virus corona, yang menjadi perhatian pemerintah bukan hanya menyangkut permasalahan medis, namun juga menyangkut perekonomian masyarakat khususnya mereka yang masih berada di pengungsian, huntara dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan asal ngomonglah, kalau mau lakukan pergeseran anggaran itu harus melalui persetujuan DPRD. Angka Rp5,9 Milyar itu kecil, kalau beli masker dan Alat Pelindung Diri (APD) pasti sudah habis. Terus bemana perekomonian masyarakat ditengah pandemi wabah ini,” ungkapnya.
Sehingga, ia meminta walikota lebih bijak dalam berkata. Sebab semua kritikan yang disampaikan ada upaya bersama untuk menangani penyebaran virus corona tanpa adanya unsur sentimen Pilkada.
“Tujuan kami hanya satu. Kami tidak ingin penanganan Covid-19 hanya terkendala APD yang minim bagi garda terdepan (tim medis), pasokan pangan yang kurang, posko berbasis kelurahan, fasilitas dan seterusnya,” tegasnya.(abd/sob)
Laporan : Mohammad Sobirin
