PALU,KabarSelebes.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulteng pada 2016 mengalami penurunan dibanding 2015. Meski demikian IDI di Sulteng masih dalam kategori “sedang”
“IDI Sulteng pada 2016 mencapai angka 72,20 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI Sulteng 2015 sebesar 76,67,” kata Sarmiati, Kepala Bidang Statistik Sosial, BPS Sulteng, di Kantor BPS Sulteng, Kamis, (14/09/2017) siang.
Menurutnya, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Ia menyebutkan, perubahan angka IDI dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni, Kebebasan Sipil yang turun 14,21 poin dari 94,60 menjadi 80,39, Hak-Hak Politik yang turun 0,96 poin dari 68,85 menjadi 67,89, dan Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 2,23 poin dari 66,53 menjadi 68,76.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, Faisal Anwar, menambahkan capaian IDI Sulteng, dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi.
“Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Sulteng hanya sebesar 66,02. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 76,67, walaupun pada akhirnya, kembali turun menjadi 72,20 di tahun 2016. Fluktuasi angka IDI Sulteng adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Ia mengatakan, IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia yang memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi.
IDI sendiri disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Sedangkan, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen Perda, Pergub, dan lain-lain, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.”tandasnya. (Sarifah Latowa)
