PALU, Kabar Selebes — Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD) UIN Datokarama Palu menggelar kegiatan PPI Lawyers Club pada Sabtu (21/6/2025), bertempat di Pijakan Lalove Cafe, Kelurahan Nunu, Kota Palu. Acara ini menjadi ruang kritik sekaligus refleksi terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai tengah berada di persimpangan jalan.
Dengan mengusung tema “Demokrasi di Persimpangan Jalan: Menguat atau Melemah?”, diskusi ini dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan PPI, Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos., dan dihadiri oleh mahasiswa, aktivis, akademisi, serta masyarakat umum. Pertanyaan besar yang coba dijawab dalam forum ini adalah: ke mana arah demokrasi Indonesia hari ini?
Ketua panitia, Sahir Cipongono, menjelaskan bahwa tema kegiatan ini lahir dari kegelisahan mendalam mahasiswa terhadap melemahnya demokrasi di tanah air. Ia secara khusus menyoroti perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) serta praktik politik yang menurutnya semakin jauh dari aspirasi rakyat.
“Tujuan kami mengangkat tema ini karena melihat demokrasi di Indonesia kian melemah. Mulai dari perubahan UUD hingga praktik politik yang semena-mena tanpa mendengar aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Hadirkan Beragam Sudut Pandang dan Kritik Tajam
Untuk memperkaya diskusi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari beragam latar belakang:
- Nasrun, S.Pd.I., M.AP. (Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah)
- Mahfud Masuara, S.H. (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Sulteng)
- Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. (Akademisi UIN Datokarama Palu)
- Agung Sumandjaya (Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu)
- Muhammad Sadig, M.A. (Akademisi sekaligus aktivis)
Sahir menegaskan bahwa kehadiran narasumber dengan pandangan berbeda justru menjadi kekuatan dalam diskusi ini. Menurutnya, dinamika yang terbuka adalah cara sehat untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. “Kami tidak hanya mengundang mereka yang sepakat, tetapi juga yang memiliki pandangan berbeda. Ini penting agar diskusi berjalan dinamis dan menyajikan berbagai perspektif,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan kritik tajam terhadap praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi. “Kalau kita terus menunggu, sampai kapan pemerintah membodohi kita? Mereka mengubah UUD tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Jadi, sekaranglah waktu yang tepat untuk menyuarakan pendapat melalui forum ini,” tegas Sahir.
Meskipun sempat menghadapi kendala, terutama dalam menghubungi narasumber, acara PPI Lawyers Club ini tetap berlangsung lancar hingga malam puncak. “Setiap kegiatan tentu memiliki tantangan, namun kami berusaha semaksimal mungkin mengatasinya. Salah satu kendala terbesar adalah sulitnya menghubungi narasumber,” ungkapnya.
Di akhir wawancara, Sahir menyampaikan harapannya agar forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi pemantik kesadaran kritis terhadap arah demokrasi Indonesia. “Harapan saya, semoga para tamu yang hadir bisa memahami bagaimana eksistensi demokrasi hari ini dan mendapatkan pembelajaran dari diskusi ini,” tutupnya.(*/abd)
