PALU, Kabar Selebes – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, mengungkapkan bahwa data pembangunan menunjukkan kualitas hidup perempuan di Kota Palu masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Isu krusial terkait kesetaraan gender Palu ini menjadi sorotan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Review Awal RPJMD dan Penguatan Integrasi Gender dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di Hotel Best Western Coco, Palu, Senin (16/6/2025).
Menurut Wawali Imelda, ketimpangan ini tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yang masih stagnan di angka 11 persen, serta disparitas jumlah pekerja perempuan di sektor pemerintah maupun swasta.
“Oleh karena itu, diharapkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dapat kita tekan hingga angka 0,14 pada akhir periode RPJMD 2030,” ujarnya.
Pengarusutamaan Gender Jadi Strategi Wajib
Menghadapi tantangan ini, Wawali Imelda menekankan pentingnya strategi pengarusutamaan gender sebagai pendekatan utama yang wajib diimplementasikan di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Integrasi isu gender dan inklusivitas kelompok rentan harus menjadi mainstream dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra. Ini bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh sektor pembangunan di Kota Palu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan berperspektif gender harus dilakukan secara holistik dan terhubung dengan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi agar dampaknya terukur secara nyata.
“Pemerintah Kota Palu berkomitmen menjadikan penyusunan RPJMD yang responsif gender sebagai prioritas, agar Palu menjadi pionir dalam pelaksanaan pembangunan inklusif dan berkeadilan,” jelas wakil wali kota.
Penyelesaian Isu Gender Harus Berbasis Konteks Lokal
Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk memanfaatkan momentum ini dalam melakukan pemetaan isu dan analisis masalah secara spesifik.
“Isu gender tidak bersifat seragam. Ia sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, kondisi ekonomi, dan konteks lokalitas. Maka, penyelesaiannya pun harus berbasis data dan relevan,” tutupnya.
Kegiatan strategis ini terselenggara atas kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pemerintah Kota Palu, dan difasilitasi oleh Project BERANI II – UN Women. (*/abd)
