PALU, Kabar Selebes — Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, Simpra Tajang, menegaskan pentingnya penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (e-STD-B) sebagai syarat mutlak menuju perkebunan berkelanjutan dan akses pasar global.
“e-STD-B mutlak sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, serta Surat Keputusan Dirjenbun Nomor 37 Tahun 2024 tentang pedoman penerbitan STD-B,” kata Simpra saat membuka Lokakarya Akselerasi STD-B dan Training of Trainer (ToT) e-STD-B Provinsi Sulawesi Tengah di salah satu hotel di Palu, Rabu (7/5).
Meski demikian, Simpra mengakui terdapat kendala, salah satunya terkait legalitas kepemilikan lahan. Oleh karena itu, ia meminta dukungan pemerintah kabupaten dan mitra pembangunan seperti JB Cocoa, Olam Food Indonesia, Mars Indonesia, Mondelez, Guan Chong Berhad, Cargill, Koltiva, dan SNV untuk bersama-sama membantu para petani kakao di Sulawesi Tengah.
“Sama-sama kita jalan untuk membantu petani, terlebih lagi petani binaan mitra pembangunan yang menjadi off-taker sehingga pemerintah tidak bekerja sendirian,” ujarnya.
Senada, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjenbun Kementerian Pertanian, Haris Darmawan, menekankan bahwa e-STD-B menjadi syarat utama menembus pasar dunia, mengingat dinamika rantai pasok dan tren pasar komoditas perkebunan.
“Komoditas yang dihasilkan harus diketahui asal-usul bahan bakunya dari area bebas deforestasi dan degradasi hutan,” kata Haris saat membuka lokakarya tersebut.
Dari WRI Indonesia, Rostanto Suprapto menjelaskan bahwa lokakarya ini bertujuan memberi pemahaman penggunaan sistem e-STD-B kepada personel dinas perkebunan kabupaten, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan pelaku usaha mitra pembangunan di Sulawesi Tengah.
Selain itu, kegiatan ini juga mencakup konsultasi teknis terkait proses input data hingga penerbitan STD-B, serta penghubungan data petani di kabupaten sentra kopi, kakao, dan sawit ke platform e-STD-B, termasuk melalui kerja sama dengan GIZ dan sumber DBH Sawit.
Simpra menegaskan, sektor perkebunan adalah salah satu subsektor penting dalam pembangunan nasional. Di Sulawesi Tengah, komoditas utama seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao menjadi penopang utama sektor perkebunan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Rahmad Iqbal Nurkhalish B. Aly, mencatat, saat ini terdapat 28 ribu hektare kakao dengan sekitar 500 petani telah tercatat di STDB. Targetnya, pada 2025 jumlahnya naik menjadi 1.000 hingga 1.500 STDB.
“Pencapaian target itu tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri, tetapi harus bersinergi dengan korporasi di daerah. Mereka punya ribuan petani binaan dengan data luasan lahan yang jelas,” kata Rahmad.
Selain kakao, Kabupaten Sigi juga memiliki komoditas kopi seluas kurang lebih 5.000 hektare, yang hingga kini belum terfasilitasi STDB.(bal)
