PALU, Kabar Selebes – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. H. Anwar Hafid, M.Si mencetuskan langkah revolusioner untuk mendongkrak produksi pertanian hingga 6 ton per hektare. Salah satu terobosannya adalah membentuk brigade pertanian yang diungkap dalam rapat pemantapan rancangan RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 di Kantor Bappeda, Jumat (2/5/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekprov Dra. Novalina, M.M, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M, Kepala Bappeda Dr. Ir. Christina Sandra Tobondo, M.T, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Drs. Rifki Anata Mustaqim, M.Si.
Anwar menjelaskan, brigade pertanian akan mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk pengolahan lahan. Alsintan tak lagi sekadar dibagikan ke kelompok tani yang rawan dikuasai segelintir pihak, tetapi dikelola secara adil dan profesional.
“Brigade ini seperti task force keliling yang siap siaga membantu petani mengolah sawah dengan mekanisasi pertanian,” ujar Anwar.
Tak hanya soal alsintan, Anwar juga menyoroti masalah pupuk yang sering menjadi kendala petani. Ia menggagas subsidi pupuk non-subsidi di pasaran agar petani dapat membeli dengan harga setara pupuk bersubsidi. Dengan langkah ini, keluhan pasokan pupuk saat musim tanam diharapkan dapat teratasi.
Berbagai strategi tersebut merupakan bagian dari pemantapan RPJMD yang kini difinalisasi Bappeda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Nantinya, rancangan RPJMD ini akan dibahas bersama DPRD Provinsi Sulteng untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
Lebih lanjut, Anwar menegaskan RPJMD akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk memecah program-program unggulan BERANI, yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Misalnya, program BERANI Cerdas meliputi pembebasan biaya pendidikan dari segala pungutan seperti praktik kerja industri dan uji kompetensi di SMK, pemberian BOSDA untuk SMA/SMK swasta, serta beasiswa kuliah bagi mahasiswa Sulteng di jurusan dan kampus mana pun.
Sementara lewat BERANI Sehat, masyarakat baik yang belum terdaftar maupun yang status BPJS Kesehatannya nonaktif akibat tunggakan dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan rekanan BPJS hanya dengan menunjukkan KTP Sulteng.
“Kalau dua beban terberat ini sudah diangkat (pendidikan dan kesehatan), tinggal kita fokus ke kesejahteraan. Harus ada listrik, sinyal, jalan, dan pekerjaan,” tegas Anwar, menyampaikan visi mewujudkan Sulteng Nambaso (besar) lewat implementasi sembilan program BERANI.**
