PALU, Kabar Selebes – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Aristan, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam penyusunan perencanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Workshop Penyusunan Perencanaan Pengelolaan TAHURA yang digelar pada Selasa-Rabu, 29-30 April 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) dan Yayasan KEHATI melalui proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI). Workshop bertujuan menyusun draft rencana pengelolaan TAHURA berbasis pendekatan multipihak dan terintegrasi.
Selain Aristan, narasumber lain yang hadir antara lain Kepala UPTD TAHURA Sulawesi Tengah, Edi Sitorus, serta akademisi kehutanan Universitas Tadulako, Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc. Workshop ini dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan (PDASRHL), Susanto Wibowo, mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam pemaparannya, Aristan menyampaikan bahwa TAHURA Sulteng yang ditetapkan sejak 1995 telah mengalami banyak dinamika, termasuk pengurangan luas kawasan secara signifikan. Dari awalnya 7.128 hektar pada tahun 1999, kini tersisa 5.195 hektar setelah sebagian wilayah dialihfungsikan menjadi hutan produksi dan masuk dalam konsesi pertambangan.
“Secara ekologis, TAHURA Sulteng sangat vital. Ia menjadi daerah tangkapan air untuk Sungai Paneki dan Sungai Pondo. Gangguan kawasan ini berdampak langsung pada penurunan debit air dan peningkatan bencana banjir,” kata Aristan.
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan kawasan, terutama warga dari lima kelurahan di Kota Palu dan tiga desa di Kabupaten Sigi yang menggantungkan hidup dari TAHURA.
“TAHURA bukan sekadar kawasan konservasi flora dan fauna langka seperti Anoa, Burung Maleo, dan Kayu Cendana. Ini juga ruang hidup masyarakat yang harus dilibatkan, dijaga, dan diberdayakan,” tambahnya.
Sebagai representasi legislatif, Aristan menyatakan DPRD Sulteng siap mendukung dari sisi regulasi dan alokasi anggaran. Ia berharap workshop ini mendorong komunikasi lintas sektor yang lebih kuat demi keberlanjutan pengelolaan kawasan.
Dalam sambutannya, Susanto Wibowo mengungkapkan bahwa TAHURA menghadapi tantangan besar, termasuk konflik ruang hidup masyarakat, aktivitas ilegal, hingga minimnya rencana pengelolaan berbasis kolaboratif.
Ia mendorong penyusunan dokumen rencana yang partisipatif, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional seperti RPJM dan target Folu Net Sink 2030.
“Rencana ini harus dibangun dari aspirasi bersama. Zonasi dan strategi pemanfaatan juga harus jelas—zona konservasi, religi, pendidikan, hingga tradisional. Ini penting untuk menghindari konflik dan mendukung pengembangan ekonomi berbasis konservasi,” ujar Susanto.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data sosial ekonomi dan pemetaan ruang hidup masyarakat untuk dasar perencanaan, serta perlunya indikator evaluasi dalam implementasi.
Koordinator Program ROA, Urib, menjelaskan bahwa workshop ini bagian dari upaya membangun dokumen perencanaan berbasis data, partisipasi, dan integrasi fungsi sosial-ekologis.
“Tujuannya agar pengelolaan TAHURA tidak hanya berbasis konservasi, tapi juga mendukung penghidupan masyarakat dan ketahanan terhadap perubahan iklim,” jelasnya.
Proyek SOLUSI sendiri merupakan kerja sama antara BAPPENAS dan Pemerintah Jerman melalui Inisiatif Iklim Internasional (IKI) untuk menangani degradasi lahan dan laut di Indonesia.
Dengan sinergi semua pihak, diharapkan TAHURA Sulteng bisa dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.**
