AMPANA, Kabar Selebes – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tojo Unauna dari Komisi I menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek di RSUD Ampana. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan belum lama ini, para legislator mendapati bahwa meskipun realisasi keuangan proyek telah mencapai 100 persen, kondisi fisik pekerjaan di lapangan justru tidak sesuai harapan.
Kunjungan para wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I ini didampingi oleh Bendahara Rumah Sakit dan Kepala Bidang Pelayanan. Namun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur RSUD Ampana, Niko, tidak berada di lokasi saat inspeksi berlangsung.
Ketua Komisi I DPRD Tojo Unauna, Abdul Muluk, menyayangkan absennya pihak-pihak yang berwenang, khususnya PPK dan Direktur Rumah Sakit. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah tegas.
“Kami akan segera memanggil pihak ketiga, OPD terkait, termasuk Direktur Rumah Sakit Ampana untuk memberikan klarifikasi secara menyeluruh,” tegas Abdul Muluk, yang akrab disapa Abun.
Abun menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi secara detail terkait proyek tersebut, terutama mengingat tidak adanya kehadiran PPK dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh DPRD.
“Sebetulnya kami ingin agar PPK bisa hadir saat kami turun ke lapangan. Ini penting agar kami mendapatkan penjelasan teknis secara langsung. Dan saya berharap, jika memang ada perubahan nomenklatur proyek, hal tersebut harus disampaikan secara terbuka dan transparan,” lanjutnya.
Temuan ini menambah deretan sorotan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi anggaran. DPRD Tojo Unauna berkomitmen untuk terus mengawal transparansi dan kinerja proyek-proyek pelayanan publik, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti sektor kesehatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Ampana belum memberikan tanggapan resmi atas temuan tersebut.(shl)
