JAKARTA, Kabar Selebes – Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Ke-76, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil meraih predikat Daerah Peduli HAM Tahun 2024. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Puncak peringatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko H2IP) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menko H2IP Otto Hasibuan, sejumlah Menteri Kabinet Merah-Putih, pimpinan DPR RI, dan delegasi negara sahabat.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya luar biasa Pemerintah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis HAM.
“Penghargaan ini adalah motivasi bagi kami untuk terus berpihak kepada rakyat. Kami akan meningkatkan sosialisasi dan optimalisasi layanan publik berbasis HAM di seluruh wilayah Sulawesi Tengah,” ujar Rusdy Mastura.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menambahkan bahwa penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa Sulawesi Tengah mampu menjadi role model P5HAM di Indonesia.
“Prestasi ini semakin istimewa karena tahun ini jumlah kabupaten/kota berpredikat Peduli HAM di Sulteng meningkat menjadi 10 dari total 13 kabupaten/kota. Tahun lalu hanya enam wilayah yang meraih predikat serupa,” jelas Hermansyah.
10 Kabupaten/Kota Peduli HAM di Sulteng
Adapun 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang berhasil meraih predikat Peduli HAM adalah:
1. Kabupaten Banggai
2. Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kabupaten Banggai Laut
4. Kabupaten Buol
5. Kabupaten Donggala
6. Kabupaten Morowali
7. Kabupaten Poso
8. Kabupaten Sigi
9. Kabupaten Tojo Una-Una
10. Kota Palu
Penilaian Berdasarkan 120 Indikator
Hermansyah menjelaskan bahwa penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) dilakukan berdasarkan 120 indikator yang diunggah melalui aplikasi KKPHAM. Indikator tersebut mencakup dua aspek utama:
1. Hak Sipil dan Politik, termasuk hak atas bantuan hukum, informasi, keberagaman, dan kependudukan.
2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang sehat, dan hak perempuan serta anak.
“Pemerintah Sulawesi Tengah terus mengedepankan nilai-nilai HAM dalam setiap pelayanan publik, baik dalam aspek sipil, politik, maupun ekonomi dan sosial,” tambah Hermansyah.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Kanwil Kemenkumham Sulteng dengan Pemerintah Daerah. Berbagai program sinergis telah dilaksanakan, termasuk pembentukan desa peduli HAM, sosialisasi, pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu, dan percepatan strategi nasional HAM.
“Kami berharap seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dapat terus bekerja sama untuk menjadikan wilayah ini lebih berkeadilan dan bermartabat,” pungkas Hermansyah, yang baru dilantik sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM.
Sulawesi Tengah kini berdiri di garis depan dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM, membuktikan komitmen nyata untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.**
