PALU, Kabar Selebes – Proyek pengendali banjir dan tsunami senilai Rp150 miliar yang sebelumnya mendapat sorotan karena keterlambatan dan deviasi progres kini memasuki fase baru.
Proyek yang dikelola Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS) Palu ini mengalami perpanjangan waktu pengerjaan hingga Agustus 2025, dengan penambahan anggaran sebesar 10 persen atau Rp15 miliar dari nilai kontrak awal.
Pihak BWSS Sulawesi III telah memberikan addendum kontrak kepada PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS), pelaksana proyek ini, sejak September 2024. Sebelumnya, kontrak proyek dijadwalkan selesai pada Desember 2024. Namun, akibat keterlambatan progres yang mencapai deviasi hingga 23 persen, perpanjangan waktu dan penambahan anggaran diputuskan.
Keterlambatan progres proyek ini sempat menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk warga Palu dan pelaku jasa konstruksi. Erwin Bulukumba, salah satu pelaku konstruksi, menyatakan kekhawatirannya terkait profesionalisme PT SMS dalam mengelola proyek di tengah kota yang strategis. Sementara itu, mantan anggota DPD RI, Lukky Semen, juga pernah menyoroti deviasi proyek ini yang mencapai dua digit.
Harry Matong, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, menjelaskan bahwa addendum diberikan atas dasar kendala teknis, khususnya dalam pemasangan CCSP (balok beton) menggunakan sistem pancang. “Proses pemancangan terganggu oleh material sisa seperti batu, beton, dan kawat di bawah permukaan sungai, terutama di bagian hilir Sungai Palu,” ujar Harry.
Meskipun demikian, Harry tidak menyinggung masalah keterlambatan pengadaan material seperti batu split, yang sebelumnya diakui oleh PT SMS sebagai salah satu penyebab keterlambatan.
Menurut Harry, kinerja PT SMS masih dianggap cukup baik. “Perusahaan ini sanggup memenuhi permintaan tambahan alat pancang, dari satu yang diminta menjadi dua unit,” tambahnya.
Selain kendala teknis, perpanjangan waktu dan penambahan pekerjaan juga menyesuaikan permintaan Pemerintah Kota Palu yang ingin menjadikan area di sekitar Sungai Palu sebagai kawasan wisata baru, sehingga ada pekerjaan tambahan berupa lanskap yang mengarah ke Teluk Palu.
Saat ditanya mengenai progres proyek hingga awal Oktober, Harry menyebutkan sudah mencapai 47 persen, hasil dari gabungan pekerjaan awal dan tambahan pasca-addendum.
Proyek ini, menurut Harry, direncanakan dengan tenggat yang mendesak, mengingat batas waktu pinjaman dari JICA yang berakhir pada 2026. Perencanaan yang hanya dilakukan dalam kurun waktu satu setengah tahun menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaannya.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu,” tutup Harry. (*)
