JAKARTA, Kabar Selebes – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Bersama Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulteng Hermansya Siregar melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai program jaminan sosial kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah. Acara ini berlangsung di Kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis, 19 September 2024, dan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Supratman Andi Agtas.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Dirjen Lapas, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, serta pejabat terkait lainnya, termasuk Kepala Biro Hukum Sulteng Adiman dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulteng Dahri Saleh.
Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi perhatian Gubernur Rusdy Mastura terhadap warga binaan di seluruh UPT Pemasyarakatan se-Sulteng. Ia menekankan pentingnya dukungan biaya BPJS bagi warga binaan, agar mereka dapat langsung berobat jika sakit.
“Perhatian ini sangat berarti bagi warga binaan, sehingga jika ada yang sakit, mereka bisa langsung mendapatkan perawatan,” ujar Supratman.
Gubernur Rusdy Mastura menjelaskan bahwa kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan informasi dan masukan dari Kanwil Hukum dan HAM mengenai keterbatasan pengobatan bagi warga binaan yang belum terakomodasi dalam kepesertaan BPJS.
“Alhamdulillah, PAD kita meningkat dari 900 M menjadi 2,2 triliun, sehingga APBD Sulawesi Tengah saat ini mencapai 6,2 triliun dari sebelumnya 3,8 triliun,” ungkap Gubernur.
Ia menambahkan bahwa fokus penggunaan anggaran akan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, serta kualitas produksi peternakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
Di akhir sambutannya, Gubernur Rusdy berharap agar Menteri Hukum dan HAM terus mendapatkan perlindungan dari Allah SWT agar dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara, serta memberikan perhatian lebih untuk kemajuan Negeri Seribu Megalit.
