PALU, Kabar Selebes – Isu terkait penanganan jalan nasional kebun kopi di Provinsi Sulawesi Tengah kembali mencuat ke permukaan, kini dengan perspektif kritis dari Zulfakar Natsir, mantan anggota DPRD Sulawesi Tengah periode 2014-2019.
Dalam pernyataannya, Zulfakar menyebut proyek penanganan jalan tersebut sebagai “proyek abadi” yang tak kunjung memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.
Sebagai mantan Ketua Komisi III DPRD Sulteng yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Zulfakar menyatakan keprihatinannya atas kondisi jalan kebun kopi yang terus mengalami longsor akibat kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Menurutnya, penanganan jalan yang berulang kali dilakukan setiap tahun dengan dana APBN justru menimbulkan antipati dari masyarakat karena tidak ada perbaikan signifikan yang dapat dirasakan.
“Saya sering menerima keluhan masyarakat saat masih di DPRD, dan masalah ini tak pernah selesai. Jalan kebun kopi ini menjadi simbol proyek yang berulang tanpa hasil nyata,” ujar Zulfakar dalam wawancara pekan lalu (6/8/2024).
Zulfakar juga mengkritik kebijakan penggunaan APBN untuk penanganan jalan kebun kopi dan menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk proyek yang lebih strategis, seperti pembangunan ruas baru Palu-Parigi bypass atau Tambu-Kasimbar bypass.
“Ini memang butuh anggaran besar, tapi setidaknya ada hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Zulfakar mengungkapkan bahwa rencana pembangunan ruas Palu-Parigi sebagai solusi sudah pernah dibicarakan dengan anggota DPR RI dapil Sulteng, Muhidin M Said.
Namun, hingga saat ini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi, meskipun sudah ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk penurunan status kawasan Tahura yang akan dilintasi oleh jalan tersebut.
Dalam pandangannya, kegagalan untuk merealisasikan proyek ini mencerminkan kurangnya komitmen dan prioritas pemerintah dalam menangani infrastruktur penting di Sulawesi Tengah. “Ini harus menjadi perhatian serius, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Sementara itu, upaya media untuk mendapatkan tanggapan dari Muhidin M Said terkait hal ini belum berhasil, karena hingga berita ini diturunkan, Muhidin belum memberikan respon.
Pernyataan Zulfakar ini menambah tekanan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil tindakan nyata guna mengakhiri polemik jalan kebun kopi, yang selama ini hanya menjadi beban APBN tanpa memberikan solusi permanen bagi masyarakat Sulawesi Tengah.***