Tutup
Pilihan

Program Pendidikan Gratis Sulteng NAMBASO: Harapan Baru Pendidikan untuk Anak Miskin

67
×

Program Pendidikan Gratis Sulteng NAMBASO: Harapan Baru Pendidikan untuk Anak Miskin

Sebarkan artikel ini
Pasangan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido (BERANI).

MOROWALI, Kabar Selebes – Program Sulteng NAMBASO (Anak Miskin Bisa Sekolah) yang diusung oleh pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024, Dr. Anwar Hafid, M.Si dan dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes, bukanlah janji kosong.

Program pendidikan gratis ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Morowali ketika Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali selama dua periode, dari tahun 2007 hingga 2018.

Selama masa kepemimpinannya, program pendidikan gratis bagi warga Sulteng yang kurang mampu telah banyak membantu masyarakat Morowali. Program ini meliputi pendidikan gratis mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Deden Jaslim, seorang warga Morowali, adalah salah satu yang merasakan manfaat program ini. “Benar, sejak 2007 ketika saya masih kelas 4 SD, sekolah sudah digratiskan. Sampai kuliah pun, pada tahun 2016-2017, saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah Morowali saat Bapak Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati,” ungkap Deden Jasmin.

Banyak warga Morowali lainnya juga mengakui bahwa program pendidikan gratis yang diterapkan Anwar Hafid sangat membantu mereka. “Kami sangat senang dan terbantu dengan program pendidikan gratis Bapak Bupati Anwar Hafid,” ujar mereka.

Dalam setiap orasinya di 15 titik deklarasi, Anwar Hafid menegaskan 9 program unggulannya jika terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tengah 2024-2029, salah satunya adalah program pendidikan gratis.

“Salah satu program andalan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur BERSAMA ANWAR – RENY (BERANI) adalah pendidikan gratis atau berani pintar. Hanya ada dua pilihan bagi anak warga Sulteng yang tamat SMA: bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga selesai, dan biayanya akan ditanggung oleh Pemda Provinsi Sulteng,” tegas Anwar Hafid.

Menurut Anwar Hafid, soal biaya pendidikan memang negara harus hadir. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, di mana pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menganggarkan 20 persen dari total APBN/APBD untuk biaya pendidikan. ***

Silakan komentar Anda Disini….