JAKARTA, Kabar Selebes – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Kerja Teknis yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Vertu Harmoni, Jakarta dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai wilayah.
Abraham Hariyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenkumham Sulteng, bersama Yefrison Padjamu, Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa, serta jajaran Subbagian Pengelola Keuangan & BMN turut hadir untuk memperkuat koordinasi dan strategi pengelolaan BMN.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Aman Riyadi, Kepala Biro Pengelolaan BMN & PBJ, yang menekankan pentingnya peningkatan indeks dalam pengelolaan BMN dan pengadaan barang/jasa sebagai bagian integral dari upaya reformasi birokrasi.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, menggarisbawahi dukungannya terhadap inisiatif ini, menekankan bahwa kualitas pengelolaan BMN dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sangat penting untuk diukur melalui Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
Rapat Kerja Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan parameter-parameter tersebut dengan fokus pada tindak lanjut penggunaan dan pemanfaatan BMN, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, penatausahaan BMN, serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan BMN.
Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pendampingan dalam pencatatan realisasi pengadaan barang/jasa melalui berbagai platform elektronik seperti e-Purchasing, e-Tendering, dan e-Kontrak.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan barang/jasa di seluruh unit kerja Kemenkumham dapat terus meningkat, sehingga mampu mendukung reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.**
