MOROWALI, Kabar Selebes – Mantan Bupati Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Drs. H Taslim, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali yang sedang mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan bantuan kapal untuk nelayan. Proyek tahun 2023 ini dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh Dinas Perikanan Morowali.
“Kita sangat mendukung upaya kejaksaan itu. Karena salah satu visi saya saat menjabat bupati adalah menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujar Taslim di kediamannya di Desa Wuso, Morowali, Rabu sore (26/6/2024).
Taslim, yang menjabat sebagai Bupati Morowali periode 2018-2023, menyatakan pentingnya menguji pengadaan bantuan kapal nelayan tersebut dengan instrumen hukum untuk memastikan kepatuhannya terhadap aturan.
“Saya bahkan meminta pihak Kejari agar secepat mungkin menuntaskan persoalan ini supaya tidak menjadi hal yang membingungkan masyarakat,” lanjutnya.
Taslim mengaku terkejut mendengar dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan kapal nelayan senilai Rp46 miliar tersebut, mengingat tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait proyek ini.
“Dari unit kegiatan, tidak ada satupun temuan. Perahunya cukup, semua cukup,” kata Ketua Partai NasDem Kabupaten Morowali ini. “Saya juga bingung, ini bukan membela diri. Tapi dimana dugaan korupsinya itu?”
Taslim menjelaskan bahwa anggaran proyek yang dipecah-pecah merupakan pertimbangan teknis untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, bukan untuk disalahgunakan.
“Yang kami baca di media, karena dipecah-pecah item pengadaannya, itu kan hal teknis. Tapi justru dicurigai,” kritik Taslim.
Ia menambahkan bahwa daerah hanya mengusulkan pengadaan kapal bantuan nelayan 2023 ke pusat, yang kemudian disetujui karena sesuai dengan program pusat. Taslim berharap Kejari Morowali dapat menangani kasus ini secara profesional dan cepat agar masalah ini menjadi jelas.
“Saya harap Kejari bisa profesional dan menangani ini secepat mungkin agar terang benderang duduk masalahnya. Dimana sih korupsinya dan berapa nilai korupsinya sebenarnya? Karena sampai hari ini, dari anggaran hingga item kegiatannya tidak ada kurang satu pun,” tegasnya.
Taslim juga menyatakan keprihatinannya terhadap nelayan penerima bantuan yang harus bolak-balik ke kantor Kejari untuk diperiksa. Menurutnya, para nelayan tersebut hidup dalam keterbatasan dan tidak seharusnya menjadi sasaran utama pemeriksaan.
Berhubung ini adalah tahun politik, Taslim berharap Kejari segera memanggilnya untuk dimintai keterangan sebagai bupati yang menjabat saat itu. Ia menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri pengadaan barang dan jasa selama masa jabatannya.
“Saya pahami ini tahun politik. Tapi saya kan orang yang paling percaya diri terkait urusan hukum. Saya yakin diri saya tidak pernah (ambil untung) begitu. Tidak pernah punya niat seperti itu. Silakan ditelusuri, pengadaan barang dan jasa atau lainnya di era saya. Kalau proyeknya dipecah-pecah, apakah itu alasan sehingga ada korupsinya?” kata Taslim.
Ia juga mempertanyakan mengapa proyek-proyek yang dipecah-pecah anggarannya tidak menjadi sorotan di tempat lain, termasuk di Morowali.
“Apa tidak ada proyek-proyek yang dipecah-pecah di Morowali sini? Kan banyak. Tapi kenapa itu tidak menjadi sorotan?” pungkas Taslim.
