PALU, Kabar Selebes – Komisioner KPU Sulawesi Tengah Nisbah mengatakan bahwa semua penyelenggara ad hoc yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia akan diberikan santunan.
“Data penyelenggara ad hoc yang mengalami kecelakaan dan meninggal sudah diidentifikasi oleh KPU,” kata Nisbah di Palu, Jumat (16/2/2024).
Nisbah menjelaskan bahwa sejak tahun 2023, KPU telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dukungan asuransi dan mekanisme perlindungan terhadap penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara ad hoc di semua tingkatan (PPK, PPS, dan KPPS).
“Melalui tindak lanjut dari MoU ini, KPU kabupaten bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan Perjanjian Kerjasama,” kata Nisbah.
Nisbah mengatakan bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan asuransi BPJS bagi penyelenggara pemilu. Ada dua kabupaten lain, yaitu Toli-toli dan Donggala,yang memberikan dukungan BPJS bagi sebagian penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara ad hoc.
Sementara itu, KPU mengeluarkan kebijakan anggaran untuk pemberian santunan kepada penyelenggara ad hoc yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Pemberian santunan sudah dilaksanakan sejak tahun 2023, termasuk penyelenggara ad hoc yang mengalami kecelakaan dan meninggal menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Besarnya santunan yang diberikan kepada penyelenggara ad hoc yang meninggal dunia adalah Rp 36 juta, ditambah dengan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta,” kata Nisbah.
Nisbah berharap dengan adanya santunan ini, keluarga penyelenggara ad hoc yang meninggal dunia dapat sedikit terbantu.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk menjaga kesehatan dan stamina selama pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Nisbah.(abd)
