PALU, Kabar Selebes – Tokoh Islam moderat dari Sulawesi Tengah, Profesor Sagaf S Pettalongi, menyatakan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat atau media politik dalam proses pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah tahun 2024.
Pernyataannya ini mencuat sebagai respons atas kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik selama pemilu 2024.
“Jangan jadikan agama sebagai alat untuk memuluskan kepentingan politik di pemilu dan pilkada 2024,” kata Profesor Sagaf S Pettalongi, dihubungi dari Palu, Kamis (12/10/2023).
Dalam konteks ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga telah mengakui bahwa politik identitas masih menjadi isu yang cenderung muncul dan digunakan oleh oknum dan kelompok tertentu dalam kontestasi pemilu dan pilkada.
KPU Sulteng menekankan bahwa politik identitas menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada.
Profesor Sagaf Pettalongi, yang juga menjabat sebagai Rektor UIN Datokarama, mengajak para tokoh masyarakat yang ingin ikut serta dalam pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR-RI, untuk memprioritaskan politik gagasan yang berfokus pada pembangunan masyarakat daripada politik identitas.
Para tokoh masyarakat yang bermaksud mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota pada tahun 2024 juga diingatkan untuk mengedepankan gagasan program pembangunan.
“Pemilu yang aman dan damai, menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan tanggung jawab masyarakat semata. Partai politik, politisi, pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan, bahu membahu wujudkan hal ini,” ungkap Sagaf.
Profesor Sagaf Pettalongi menegaskan bahwa kesuksesan pemilu yang aman dan damai adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk partai politik, politisi, pemerintah, dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kerjasama yang erat untuk mewujudkan hal ini.
Sebagai seorang Guru Besar dan Pakar Manajemen Pendidikan, Profesor Sagaf Pettalongi menyoroti kontribusi positif UIN Datokarama dalam membangun politik yang santun, etis, dan bermartabat, yang tidak terlibat dalam praktik politik identitas.
Ia menggarisbawahi bahwa politik identitas atau politisasi isu-isu SARA berpotensi mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.
Profesor Sagaf juga menekankan pentingnya pendidikan masyarakat tentang pemilu sebagai upaya untuk mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks) dan politisasi isu-isu SARA.
Ia juga mengajak umat beragama dari berbagai agama untuk bersatu dalam upaya mencegah politisasi isu-isu SARA yang dapat mengancam kerukunan dan persatuan masyarakat.***
