Tutup
Sulawesi Tengah

Gelar Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN, Kanwil Kemenkumham Sulteng Targetkan 15 Kali WTP

×

Gelar Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN, Kanwil Kemenkumham Sulteng Targetkan 15 Kali WTP

Sebarkan artikel ini

PALU, Kabar Selebes – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk semester pertama tahun anggaran 2023, Selasa (4/6/2023) pagi.  

Acara ini berlangsung selama 3 hari dan dilaksanakan di Sutan Raja Hotel Palu.

Advertising

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencapai laporan keuangan dan BMN yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data, diharapkan adanya kejelasan mengenai kondisi keuangan dan aset negara di wilayah tersebut.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkumham Sulteng dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Dengan melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data secara berkala, mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul serta memastikan penggunaan yang tepat dan efektif dari sumber daya negara.

Diharapkan bahwa kegiatan ini akan berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan dan BMN di wilayah tersebut, serta memperkuat integritas dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Tengah.

“Kegiatan ini sangat menekankan kepada kita agar mengelola keuangan secara bersih dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, kita harus serius dalam kegiatan ini, dari persoalan data, kesalahan pencatatan awal pada modul komitmen, ketidak sesuaian akun belanja dan berbagai hal lainnya,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Budi Argap Situngkir.

Dengan didampingi oleh para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas, para Kepala Satuan Kerja baik Pemasyarakatan dan Keimigrasian, dan seluruh pengelola keuangan dan BMN. Kakanwil pun meminta agar menjadi salah satu upaya jajaran Kemenkumham RI dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan.

“Tidak lama lagi, kita akan rekonsiliasi secara nasional. Semoga saja apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai, mari wujudkan laporan keuangan dan BMN kita dengan sebaik-baiknya, tujuan kita tetap sama, mempertahankan prestasi kita sebelumnya dalam pengelolaan keuangan yang begitu baik,” tambahnya.

Dengan menghadirkan berbagai pembina dan narasumber seperti Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan Kantor Pelayanan Pemberdaharaan Negara (KPPN) Palu, Kakanwil juga menginstruksikan agar segenap Kuasa Pengguna Anggara (KPA) bersama operator dapat bersinergi dan berkolaborasi, kata beliau, penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Operator mengingatkan para KPA begitupun sebaliknya, agar menyelesaikan segala kegiatannya secara tepat. Kolaborasi harus betul terlaksana. Sistem terus berubah, kita juga harus bisa terus berubah. Lakukan aksi, bukan nanti,” tutupnya.***

Silakan komentar Anda Disini….