PALU, Kabar Selebes — Lima proyek pembangunan sejumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) yang bersumber dari
pembiayaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara, red)
dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Sulteng
Tahun Anggaran (TA) 2022, ditengarai mangkrak dan bermasalah.
Dimana total nilai anggaran dari masing- masing MTsN dan MAN di sejumlah sekolah tersebar di berbagai kabupaten di wilayah Sulteng tersebut, bernilai cukup fantastis. Yakni menelan anggaran sebesar Rp. 3,5 Miliar.
Adapun daftar nama sebanyak tujuh madrasah penerima proyek SBSN, diantaranya MAN 2 Palu, MTsN 2 Palu
MTsN 3 Palu, MAN 3 Kabupaten Parigi Moutong, MTsN 1 Kabupaten Banggai,
MTsN Kabupaten Bangkep serta MAN 2 Kabupaten Poso.
Hasil penelusuran beberapa media, termasuk awak KabarSelebes.id, dari sejumlah proyek yang dibangun itu hingga berakhir Tahun 2022, ada 5 madrasah hasil penelusuran di lapangan bahwa ada bangunan yang belum rampung, hingga memasuki awal tahun Januari 2023.
Hal itu dibenarkan dari sejumlah sumber di madrasah negeri salah satunya Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palu, H. Muhammad Syamsu Nursi, yang dikonfirmasi awak media melalui telepon seluler, Rabu kemarin, 4 September 2023 siang.
“Untuk kondisi terkini, iya benar masih dalam tahap penyelesaian, masalah anggaran dan meubiler kami tidak tau persis semua ranahnya Kanwil Kemenag, kami hanya menerima hasilnya nanti jika telah selesai,” bebernya.
Pihaknya berharap agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi di madrasah yang beralamat di bilangan Jalan M. H Thamrin, Palu Timur Kota Palu tersebut.
Sementara itu dikesempatan berbeda, media ini menghubungi via aplikasi WhatsApp, kepala madrasah lainya yang nama dan identitasnya enggan dimediakan, tidak berkomentar lebih dan memilih tak menjawab pertanyaan awak media.
Dugaan temuan pembangunan madrasah yang belum selesai dibangun tersebut,
dari total 7 madrasah yang dibangun tersebut semuanya anggaran pembangunanya telah dicairkan Desember 2022.
Tetapi tidak ada denda atas keterlambatan pembangunan madrsah tersebut.
Kemudian untuk meubelairnya yang seharusnya 1 ruangan sebanyak 32 unit, yang terlaksana hanya 19 unit saja.
Dimana dalam hal ini konsultan pengawasan diduga tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga terdapat madrasah yang dibangun terkesan abal-abal, tanpa memperhatikan bestek.
Sehingga dikhawatirkan keamanan dan kondisi bangunan tersebut tak sesuai standar. Belum lagi wilayah Sulteng terkenal dengan daerah rawan gempa.
Hingga berita ini ditayangkan ada sejumlah narasumber diduga kuat terlibat, kemudian dikonfirmasi sejumlah PPK proyek tersebut, dimana sumber tadi menjabat staf Penmad Kanwil Kemenag sekaligus panitia lelang, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sulteng. ***
