PALU, Kabar Selebes – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Gubernur Sulawesi Tengah dan Walikota Palu secara resmi melakukan groundbreaking pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo 2 di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Kamis (5/1/2023).
Groundbreaking ini dihadiri Kasatgas Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Ditjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Johanes Wahyu Kusumo, Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu, unsur Forkopimda Sulteng, Unsur Forkopimda Kota Palu, serta tamu undangan lainnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan Huntap Tondo 2 ini adalah paket 2B dimana akan dibangun 1055 unit huntap bagi penyintas bencana Palu.
“Masih ada 5.000 yang akan kita selesaikan di paket ini termasuk 1055 unit di tempat ini.
Nanti juga dilengkapi dengan infrastruktur didukung cipta karya. Seperti yang saya sampaikan tadi kita targetkan diselesaikan di 2023 ini,” kata Iwan Suprijanto.
Iwan menyebut, tertundanya pembangunan Huntap Tondo 2 ini disebabkan persoalan lahan yang masih bermasalah.
“Kendala yang paling utama memang persoalan lahan Jadi kalau kami Kementerian sepanjang lahan siap itu langsung bisa kita kerjakan. Jika kendala lahan selesai maka pembangunan infrastruktur bisa berlangsung cepat sesuai dengan dengan rencana dan target yang kita lakukan yang kita rencanakan,” kata Iwan.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto pada kesempatan yang sama mengatakan, pembangunan Hutanp Tondo 2 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Sulawesi Tengah.
“Huntap relokasi dibangun sebagai sebuah kawasan permukiman baru dengan kelengkapan infrastruktur permukimannya,” ujarnya.
Pembangunan Huntap Tondo 2 dilaksanakan secara kolaboratif antar balai-balai PUPR dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyediaan lahan, perizinan dan operasional serta pemeliharaan.
Untuk Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng, melaksanakan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan permukiman.
Sementara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, melaksanakan pembangunan unit huntap. Sedangkan pembangunan jalan dan akses menuju kawasan Huntap, dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah.
Walikota Palu Hadianto Rasyid menyebut masalah lahan antara pemerintah dengan warga setempat sudah dalam tahap pembicaraan.
Menurut Hadianto, pemerintah Kota Palu sudah mengakomodasi permintaan warga dengan menyampaikan kepada kementerian PUPR agar ada win-win solution.
“Hasilnya adalah penyelesaiannya melalui akomodasi tanah. Kita sudah akomodir permintaan warga itu lewat pembagian tanah,” kata Hadianto.
Akomodasi tanah itu kata Hadianto sudah dimasukkan dalam RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) dimana akan dibangun kota baru sebagai akomodasi bagi warga.(abd)
