KOLONODALE, Kabar Selebes – Hingga 31 Agustus, realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2022 menempati urutan ke-11 dari 13 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan realisasi yang baru mencapai 45,50 persen, Morut berada di garis merah penyerapan anggaran bersama tiga kabupaten lainnya yakni Kabupaten Banggai Kepulauan (46,48%), Morowali (45,38%) dan Banggai Laut (43,77%).
Satu-satunya kabupaten yang berada di garis biru (kategori baik) adalah Kabupaten Sigi dengan realisasi penyerapan APBD sebesar 56,69%. Delapan kabupaten/kota lainnya berada di garis kuning (47,63 – 53,40%).
Data ini terungkap pada rapat pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemda Morut yang dipimpin Sekda Morut Ir. Musda Guntur di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (4/10/2022).
Selain para pimpinan OPD, hadir pula Kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah, camat, kepala Puskesmas se Morut dan para operator.
Rapim TEPRA ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja para kepala OPD terhadap pelaksanaan penyerapan APBD hingga 31 Agustus 2022. Rapat ini juga sekaligus dirangkaikan dengan launching dan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Monitoring Informasi dan Pelaporan (SIMOLUPEO).
Sambil melihat angka-angka pencapaian realisasi penyerapan APBD, Sekda Musda Guntur menanyakan langsung kepada beberapa pimpinan OPD yang tergolong sangat rendah pencapaiannya.
“Ini ada rekap data, ada angka-angka pencapaian. Sebagian besar perangkat daerah rendah penyerapan anggarannya. Ini masalah serius, tolong dijelaskan,” kata Musda sambil mengangkat kertas di depannya.
Beberapa OPD memberi alasan lambannya pencapaian realisasi APBD itu tidak seluruhnya karena faktor lambatnya pengelolaan proyek atau pekerjaan fisik, tetapi juga akibat ketidaktahuan tenaga operator.
Sebagai contoh, pelaporan itu harus dilakukan paling lambat tanggal 1 s/d 10 bulan berjalan, tapi faktanya banyak yang tidak menepati waktu. Hal ini mengakibatkan data realisasi fisik tidak akurat.
Sekda mengharapkan agar semua perangkat daerah baik di tingkat kabupaten, para camat dan Kepala Puskesmas untuk fokus dan memberi perhatian serius terhadap penggunaan anggaran agar terserap dengan baik dan tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi meminta semua pimpinan OPD untuk mengevaluasi diri sendiri apakah sudah melaksanakan tugas dengan baik atau tidak.
Bahkan ke depannya, ia menekankan pentingnya reward and punishment terhadap pencapaian realisasi APBD di OPD masing-masing. Ini untuk mendorong dan memberi motivasi dalam menjalankan tugas.
Terkait rendahnya realisasi pelaksanaan APBD Morut ini, Bupati Delis minta kepada semua perangkat daerah untuk mengoreksi diri apa yang salah sehingga pencapaian ini rendah sekali.
“Untuk mengevaluasi ini sebenarnya tidak sulit karena rata-rata para pimpinan OPD sudah sering pindah tempat tugas. Pasti sudah punya pengalaman yang cukup,” ujarnya.
Begitupun dengan penggunaan anggaran, Bupati berharap agar dikonsentrasikan kepada program yang berdaya guna, serta terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Kita harus fokus pada program prioritas. Program yang faktanya hanya sekadar aksesoris, dikesampingkan saja,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar semua OPD bersatu dan serius untuk mensukseskan visi misi Morut Sehat, Cerdas dan Sejahtera (SCS). Ini bukan hanya tanggung jawab OPD yang terkait, tapi merupakan tanggung jawab bersama.
Untuk merealisasikan program SCS tersebut dibutuhkan pimpinan yang kreatif dan inovatif. Seorang pimpinan tidak boleh hanya terpaku pada hal-hal yang sederhana seperti keterbatasan anggaran.
Di akhir rapat itu, Bupati Delis melaunching penggunaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Informasi dan Pelaporan (SIMOLUPEO).
Untuk penggunaan aplikasi itu sebelumnya dipaparkan oleh Kabag Administrasi Pembangunan Setda Morut Sinyo F. Tobigo, SE. Menurutnya, aplikasi ini akan mempermudah sistem pelaporan pelaksanaan APBD. (*/hen)
Laporan : Heandly
