Dia mengatakan, masalah yang sering kali terjadi dalam pengelolaan dana pemda, pada laporan akhirnya. Banyak penggunaan dana yang tidak tercatat dan terdokumentasi dengan baik, adanya penggelembungan anggaran dan menganggap remeh bukti pengeluaran dana.
“Jadi kehadiran bapak ibu ke kami, sangat positif. Dari awal kita antisipasi, akuntabilitasnya akan berjalan pada saatnya dan di akhirnya saat penyusunan laporan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Wakil Ketua Panitia Daerah Munas XI KAHMI, Salihuddin, mengatakan, kehadiran panitia melakukan audiensi dengan BPKP Perwakilan Sulteng, karena atas saran Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu.
“Kita ini mengelola dana hibah Pemda. Agar tidak ada masalah kelak di kemudian hari, wajib bagi kita untuk meminta saran dan pendampingan dari BPKP. Wajib itu,” kata Salihuddin mengutip saran Mulhanan Tombolotutu.
Sementara itu, Ketua MW KAHMI Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, pantia wajib meminta pendampingan BPKP, karena hanya pihak BPKP adalah lembaga pengawasan keuangan negara dan daerah, sehingga sangat paham mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan negara dan daerah.
“Kita sediakan payung sebelum hujan. Kita antisipasi segala kemungkinan sebelum mengelola dana hibah dari pemda,” tandas Mulhanan Tombolotutu. (*/abd)
Laporan : TIM
