PALU, Kabar Selebes – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE menjadi pemateri dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, (29/6/2022) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Dalam paparannya, Wali Kota menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, pergerakan inflasi di Kota Palu masih berada di posisi sekitar 2,9%.
“Ini menunjukkan posisi yang cukup aman, walaupun sebenarnya ini juga harus jadi warning. Karena di tahun 2021 kemarin, Kota Palu mencetak sekitar 3,2% inflasi pada bulan yang sama,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menyiapkan langkah-langkah berkaitan dengan strategi pengendalian inflasi.
Salah satunya yaitu, keterjangkauan harga yang merupakan hal mendasar dalam upaya menjaga stabilitas inflasi.
“Dimana Pemerintah memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HET (Harga Eceran Tetap, red) dan harga acuan bahan pangan serta ketersediaan energi atau LPG,” katanya.
Dalam pemberian stimulus bantuan sosial, ungkapnya Pemerintah Kota Palu mendorong pemberian bantuan yang merupakan langkah baru, walaupun nilainya tidak terlalu besar, namun hal tersebut sangat membantu masyarakat yang kondisi ekonominya di bawah.
Kemudian kebijakan HET untuk LPG 3Kg, Pemerintah Kota Palu menerapkan kebijakan bahwa penerima HET adalah mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS).
Pemerintah Kota Palu juga menerapkan evaluasi atas pemilik ijin pangkalan yang mana jumlahnya disesuaikan dengan jumlah DTKS per-kecamatan.
Jika DTKS dalam suatu kecamatan itu diasumsikan 1.000 orang, maka maksimal di kecamatan tersebut harus terdapat 10 pangkalan.
“Karena umumnya suplai LPG oleh distributor ke masing-masing pangkalan paling besar sekitar 100. Sehingga kalau misalnya DTKS ada 1.000 maka paling tidak ada 10 pangkalan. Ini masih kita lakukan, makanya penertiban terkait dengan HET ini cukup keras diterapkan di Kota Palu. Mereka yang didapati menjual LPG di atas HET, kita akan lakukan pencabutan ijin. Kemudian alokasi ijin berikutnya akan kita distribusikan ke wilayah yang mana jumlah pangkalan belum memenuhi DTKS,” tegasnya.
Selanjutnya untuk harga acuan bahan pangan dan ketersediaan energi ditargetkan juga kepada DTKS. Olehnya diharapkan langkah ini bisa dilakukan secara simultan.
Karena memang kondisi saat ini berdampak besar kepada masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah.
Wali Kota menyatakan pihaknya tidak memberikan batasan terhadap mekanisme pasar, tetapi terus memantau pergerakan harga yang ada di pasar.
Kegiatan High Level Meeting TPID Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. Ma’mun Amir mewakili Gubernur.
Ia menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan ini sebagai sarana untuk melakukan evaluasi inflasi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan langkah strategis pengendalian harga kebutuhan bahan pokok.(iz)
Laporan : Indrawati
