PALU, Kabar Selebes – Fungsi pelayanan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Poso, tidak jalan alias mandek.
Hal itu disebabkan Pemerintah Kabupaten Poso menarik dua pejabat penting di Sekretariat Bawaslu yakni, Kepala Sekretariat Bawaslu dan Bendahara Sekretariat serta satu orang staf PNS.
Penarikan tersebut tertuang dalam surat Bupati Poso Verna Inkiriwang yang ditandatangani Sekretaria Daerah Poso, Yan Edward Guluda, dengan nomor : 800/0/53/BKPSDM.PSO/2022 tertanggal 11 Februari 2022.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng, Anayanthy Sovianita, mengungkapkan di jajaran Sekretariat Bawaslu Poso hanya tiga orang PNS yakni, Kepala sekretariat, bendahara dan staf pembantu. Sisahnya tenaga honorer.
Menurutnya, kekosongan jabatan penting di jajaran Sekretariat Bawaslu Poso sudah berjalan kurang lebih satu bulan.
“Bagaimana Sekretariat Bawaslu Poso mau menjalankan fungsi pelayanan dengan baik kalau semuanya hanya tenaga honorer,” ungkapnya.
Ia mengaku sudah melayangkan surat kepada Bupati Poso perihal tersebut namun hingga saat ini belum ada jawaban. Pihaknya juga sudah menghubungi Kepala BKD Poso, namun tidak ada menemukan titik terang.
“Kami sudah melayangkan surat untuk audiensi dengan Bupati Poso, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban,” ucapnya.
Ia mengatakan, sebelumnya Kepala Sekretariat Bawaslu Poso sudah mengajukan untuk pengalihan status kepegawaian dari pegawai Pemda Poso menjadi pegawai organik Bawaslu. Namun, pengajuannya tidak disetujui.
“Memang kepala sekretariat juga sudah mengajukan untuk organik tapi tidak diizinkan,” katanya.
Pihaknya berharap, masalah kekosongan jabatan di Sekretariat Bawaslu Poso secepatnya mendapatkan solusi. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. (nur)
Lapora. : Nurlela
