GORONTALO, Kabar Selebes – Kementerian Hukum dan HAM RI harus melakukan evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi di tubuh Imigrasi Gorontalo karena banyaknya permasalahan yang terjadi di tubuh Imigrasi Gorontalo.
Serangkaian permasalahan yang terjadi meliputi dugaan pungutan liar oleh oknum aparat Imigrasi Gorontalo, masuknya WNA ke Gorontalo pada masa PPKM, dugaan asusila calon pejabat kepala imigrasi gorontalo, dan lainnya.
Hal ini disesalkan oleh Muhamat Salam, aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif (LMND Eksekutif), mengatakan bahwa Imigrasi Gorontalo selama ini sudah cukup parah dan harus dilakukan reformasi birokrasi.
“Permasalahan di tubuh Imigrasi Gorontalo yang terjadi selama ini sudah cukup parah dan harus dilakukan reformasi birokrasi agar Imigrasi Gorontalo menjadi instansi transparan dan baik, bukan menjadi instansi pelengkap penderitaan rakyat Gorontalo,” ujar Salam, Selasa (16/11/2021).
Sebelumnya banyak tuntutan dan demo mengenai permasalahan di tubuh Imigrasi Gorontalo antara lain dugaan pungutan liar terhadap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Oknum Imigrasi Gorontalo, permasalahan masuknya WNA di masa PPKM, transparansi penindakan WNA yang masuk tanpa ijin di Gorontalo yang tidak jelas, adanya calon pejabat Kepala Imigrasi Gorontalo baru dengan inisial JR yang pernah dilaporkan kasus amoral di Kotamobagu Tahun 2017.
Lebih lanjut salam menjelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh Imigrasi Gorontalo ini bukan sekedar omongan belaka dan Tindakan tersebut memiliki bukti yang kuat sehingga sangat harus Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan sumber daya di lingkungan Imigrasi Gorontalo.
“Sekali lagi saya tegaskan hal yang dilakukan oleh Imigrasi Gorontalo sangat jauh dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat Gorontalo, seperti Masalah pungli oleh oknum Imigrasi Gorontalo di salah satu perusahaan di Isimu Kabupaten Gorontalo dengan pelaku inisial RM nggak jelas kasusnya sampai mana dan banyak laporan masalah pungli ini, masalah ribut masuknya WNA di masa PPKM tidak terdengar proses hukum nya, adanya pelanggaran keimigrasian oleh WNA tidak jelas proses kasusnya, ini lagi mau masuk Kepala Imigrasi Gorontalo baru dengan inisial JR yang tersohor dimedia sosial karena dilaporkan stafnya masalah amoral tahun 2017 di Kotamobagu. Jadi tolong Kementerian Hukum dan HAM RI tindaki dengan serius banyaknya kasus yang terjadi di imigrasi Gorontalo,” tegas Salam.
Diakhir Salam menyampaikan bahwa Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki berkah sumber daya alam dan potensi bisnis melimpah sehingga banyak kemungkinan WNA masuk dengan melanggar aturan keimigrasian. Jika Imigrasi Gorontalo yang berwenang menangani itu tidak transparan dan bobrok, berkah melimpah itu bisa jadi malapetaka.(*/abd)
Laporan : Kontributor Gorontalo
