PALU, Kabar Selebes – Pemerintah mengoptimalkan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus pendapatan negara dalam sektor kelautan dan perikanan.
Indonesia yang merupakan negara maritim berkomitmen mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengungkapkan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud seperti melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi usaha.
“Sumber pendanaan untuk dukungan tersebut dapat berasal dari pendanaan gotong royong serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ‘dikembalikan’ kepada nelayan. Jadi nelayan yang besar dapat berbagi, membantu, memberikan subsidi bagi nelayan-nelayan kecil,” ujar Muhammad Zaini Hanafi dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN pada Kamis (30/9/2021).
Ia menjelaskan bahwa KKP juga mencoba membiasakan nelayan menabung. Melalui program Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) yang juga berfungsi sebagai kartu ATM serta adanya program Bangga Menjadi Nelayan untuk meyakinkan para generasi muda bahwa profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi.
Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HSNI Toga Mahaji pada dialog yang sama pun mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera, serta mempertimbangkan kondisi setempat. Tujuannya, supaya program dan bantuan kesejahteraan nelayan yang diberikan dapat tepat sasaran.
Dalam hal ini, Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim pun memberikan pandangannya terkait pandemi yang sangat berpengaruh terhadap harga jual ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.
“Mengingat dengan adanya COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat, kelompok nelayan perlu didampingi melakukan adaptasi dan inovasi pengelolaan sumber daya,” tegas Abdul Halim.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan dengan cara tersebut memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan dengan harapan kelak para nelayan memiliki keterampilan untuk memasarkan produknya melalui sistem daring.
Abdul Halim pun berharap bisa terciptanya regenerasi nelayan, agar pemuda bangga menjadi nelayan perlu diciptakan sistem kerja yang menarik, jelas insentif apa yang bisa mereka peroleh, serta kepastian hukumnya. (am)
Laporan : Alsih Marselina
