PALU, Kabar Selebes – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa menjadi fokus pemerintah yang merupakan salah satu program Perlindungan Sosial dan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimasa Pandemi Covid-19 Kamis, (19/08/21).
Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Budi Arie Setiadi dalam Dialog Media Center KPCPEN mengatakan, kebijakan BLT Dana Desa berperan sebagai jaring pengaman sosial di masa pandemi, untuk menopang daya beli masyarakat agar perekonomian desa produktif dan bergerak.
“Terkait penyerapan BLT Dana Desa 2021, per 17 Agustus 2021 telah tersalurkan sebanyak 55,75% dari pagu sebesar Rp 72 triliun,” ujarnya.
Dalam mempercepat penyaluran BLT pun pemerintah melakukan pemetaan terhadap 75 ribu desa seluruh Indonesia, serta memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur pemberian BLT Desa.
BLT Desa akan disalurkan kepada disetiap keluarga mendapatkan Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan selama 12 bulan.
Adapun syarat penerimanya yaitu keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi COVID-19
Kriteria keluarga miskin yang dimaksud adalah kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) sebagai penerima bantuan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN dengan demikian Kepala Desa diharapkan dapat menyesuaikan jumlah KPM agar bantuan bisa disalurkan lebih cepat.
” Prioritas dari penyaluran BLT Dana Desa ini adalah tepat sasaran dan adil, di mana setiap warga yang berhak akan mendapatkan hak bantuannya,” tegas Budi Arie Setiadi.
Piter Abdullah selaku Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) menambahkan bahwa BLT Dana Desa sangat penting dilihat dari posisi strategis desa dalam perekonomian, sehingga harus terus dioptimalkan serta perubahan penyaluran dari Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 900 ribu per 3 bulan disalurkan sekaligus,
Langkah tersebut merupakan kebijakan secara positif, karena nilai yang diterima warga lebih besar, sehingga bisa melakukan pengelolaan dana dengan lebih baik.
” Semoga program BLT Dana Desa ini dapat mengubah kondisi desa sehingga lebih baik, mandiri dan mampu jadi sumber penggerak ekonomi,” harapnya.
Tak hanya itu, Tjhai Chui Mie selaku Wali Kota Singkawang mengungkapkan bahwa Penyaluran BLT Dana Desa melalui transfer PT Pos Indonesia, telah tersalurkan di atas 91% serta proses penyaluran ini berlangsung kondusif dan menerapkan protokol kesehatan.
” Validasi dan akurasi data dilakukan oleh tim khusus dibantu anggota masyarakat setempat, sehingga kami memiliki data yang tepat by name dan by address untuk memastikan tidak ada kesimpangsiuran penyaluran,” ucapnya.
Tak luput Sekretaris Jenderal Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ipin Arifin yang sangat mengapresiasi program jaringan sosial BLT Dana Desa, juga Bantuan Program Padat Karya yang juga diluncurkan oleh pemerintah.
Program tersebut efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Dengan Bantuan tersebut yakin dan percaya akan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya beli, sekaligus menggerakkan perekonomian, yang pada akhirnya juga akan menambah perberdayaan ekonomi dan sumber daya lokal,” Tandasnya. (am)
Laporan : Alsih Marselina
