PALU, Kabar Selebes – Front Rakyat Advokasi Sawit (Fras) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Moeldoko tidak menjadikan isu reforma agraria untuk menutupi permasalahannya di Partai Demokrat. Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu bersama jajarannya menggelar Road Show penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bali.
“Road-road show itu disudahi saja. Janganlah derita dan persoalan rakyat menjadi medium publikasi, apalagi untuk pengalihan masalah Pak Moeldoko yang sedang disoroti terkait KLB Partai Demokrat,” kata Eva Bande, Kordinator Fras Sulteng, Senin (22/03/2021).
Menurut penerima award Yap Thiem Hien Award tahun 2018 itu, Road show tidak menjawab konflik akut antara rakyat dengan korporasi dan negara. Apalagi rakyat di mana-mana sedang berhadap-hadapan dengan korporasi plus negara.
Moeldoko dan Tim KSP kata dia seharusnya melakukan upaya terobosan yang bersifat segera untuk menghentikan berbagai sengketa agraria. Upaya itu dilakukan dengan cara mempercepat pemeriksaan kasus, memeriksa lisensi-lisensi bermasalah, memulihkan keadaan sosial ekonomi para korban, dan membebaskan para aktivis maupun petani yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
“Konflik agraria yang menjadi sejarah hitam NKRI dari rezim ke rezim ini harus diselesaikan secara terhormat bukan menjadikan masalah rakyat itu sebagai kendaraan untuk mencari panggung sendiri, yang tebal kepentingan politiknya,” ucap dia.
Ia pun meminta agenda Reforma Agraria untuk serius menyelesaikan masalah agraria akut di Indonesia. Presiden Joko Widodo harus segera mengambil alih penyelesaian konflik agraria di sisa masa jabatan yang tersedia bukannya menyerahkan kepemimpinan dan tanggung jawab kepada unit kuasa di bawah Presiden.
“Sudah saatnya masalah Rakyat dari masa ke masa ini dipercepat penyelesaiannya, melalui suatu prosedur taktis dengan membentuk Tim Khusus Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang berada dalam kontrol langsung Bapak Presiden Joko Widodo. Rakyat sedang menunggu, dan memastikan keadilan sungguh ada bukan mimpi,” tandasnya. (*/ap)
Laporan: Adi Pranata
