POSO, Kabar Selebes – Ketua Yayasan dan pihak kampus Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar), Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) membantah tudingan yang menyebut telah melakukan politik praktis serta mengabaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan wisuda pada 5 November 2020 lalu.
Bahkan, pernyataan Ketua BEM Unsimar Poso yang menyebut pihak kampus melakukan politik praktis karena mengundang salah satu Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati saat melaksanakan Dies Natalis dan wisuda seperti yang dilansir media ini sebelumnya pun juga dibantah.
Ketua panitia Dies Natalis dan Wisuda ke-27 Unsimar Poso, Yusran Ma’ruf dalam konferensi persnya, Jumat (06/11/2020) mengatakan, pelaksanaan wisuda yang digelar di alun-alun tersebut mendapat rekomendasi L2 Dikti dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Menurutnya, kehadiran salah satu Paslon tersebut adalah undangan secara person atau pribadi terhadap semua putra-putri daerah yang maju sebagai kontestan Pilkada serentak Bupati/Wakil Bupati Poso.
Hal yang sama disampaikan Rektor Unsimar Poso, Suwardi Pantih, bahwa panitia juga mengundang semua kandidat Bupati dan Wakil Bupati, yakni Darmin Sigilipu, Admjad Lawasa, Verna Inkiriwang, Yasin Mangun, Samsuri, dan Toni Sowolino.
“Mereka diundang atas pertimbangan sebagai putra-putri tebaik Poso yang maju di Pilkada tahun ini. Diantara mereka yang terpilih nanti diharapkan bisa membangun dunia pendidikan di Poso,” ujarnya.
Ia mempertegas, undangan untuk seluruh Paslon dalam kapasitas secara pribadi, bukan atas nama kandidat.
Hanya saja, yang berkesempatan memenuhi undangan tersebut tapi ternyata hanya Verna Inkiriwang dan Yasin Mangun.
Selain itu, kata dia, saat di lokasi wisuda, Verna Inkiriwang dan Yasin Mangun juga duduk di kursi undangan paling belakang.
Bahkan, tak ada orasi politik dari Verna Inkiriwang atau Yasin Mangun atau ajakan memilih maupun menunjukan simbol jari.
Apalagi, sambutan yang diberikannya maupun dari panitia dalam kegiatan wisuda tersebut tidak sepatah kata pun menyinggung persoalan politik atau ajakan memilih salah satu Paslon.
Mantan Dekan Fakultas FISIP Unsimar Poso itu juga menambahkan, terkait foto Verna Inkiriwang dan Yasin Mangun bersama senat yang beredar di media sosial facebook merupakan permintaan keduanya, bukan permintaan panitia maupun pihak kampus.
“Tidak ada agenda foto bersama dengan keduanya. Hanya karena keduanya minta berfoto, jadi kami tidak bisa menolak,” akunya.
Menurutnya, jika seandainya Paslon lain turut menghadiri undangan panitia wisuda, pasti ceritanya berbeda.
Dipastikan, kata dia, tidak akan ada silang pendapat nitizen di media sosial dan dipastikan pula akan ada sesi foto bersama.
Ditambahkannya, dari konfirmasi pihak panitia wisuda, Darmin, Amdjad, Samsuri, dan Toni tidak bisa hadir dalam kegiatan wisuda tersebut, karena bertepatan dengan kampanye mereka di kecamatan yang jauh dari Poso Kota.
“Panitia juga mengundang calon Gubernur Sulteng, Hidayat, Bartho, Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir, namun mereka tidak bisa hadir,” jelasnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua Yayasan Sintuwu Maroso yang membawahi Unsimar Poso, yang juga selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, Yan Guluga.
“Saya pastikan semua Paslon Pilkada Poso diundang. Semua undangan dilakukan secara pribadi, ada arsip undangan atas nama-nama pribadi, bukan nama calon,” tegas Yan.
Ia mengatakan, di lokasi wisuda juga tidak ada perlakuan istimewa terhadap individu Paslon, mulai dari posisi duduk yang berada dibagian belakang karena datang terlambat.
“Saya juga baru lihat ada Paslon saat pak wakil Gubernur pamit. Saat itu semua berdiri di tribun memberikan selamat kepada Wagub dan foto bersama. Saat sibuk-sibuk itu saya pamit kepada pak Rektor karena ada agenda lain di kecamatan,” akunya.
Ia menjelaskan, Unsimar sejak didirikan dan sebagaimana kampus lain tidak diperbolehkan ada politik praktis didalamnya karena yang berkaitan dengan lembaga pendidikan harus lepas dari politik praktis.
“Kalau ada anggapan kampus telah dinodai politik praktis, itu tidak benar. Unsimar lembaga pendidikan dan kajian ilmiah tidak boleh ada politik praktis didalamnya,” imbuhnya.
“Dari pihak Unsimar tidak ada foto bersama. Hanya kebetulan saja, Paslon meminta foto bersama. Sebagai orang timur, sulit menghindari hal tersebut. Apalagi tradisi orang timur, itu tidak bisa ditolak. Dalam hal ini, tidak ada untung rugi bagi Unsimar. Sebab, Unsimar tetap berdiri karena tetap dibiayai Pemda, siapaun kepala daerah,” terang Yan menambahkan. (rdn/rlm)
Laporan : Ryan Darmawan
